Gelar Raker di Hotel Mewah di Yogyakarta, Firli Tegaskan Bukan Agenda Jalan-Jalan
Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa kehadiran KPK di Yogyakarta bukanlah untuk jalan-jalan. Firli mengklaim ada sejumlah pekerjaan yang harus dirampungkan KPK dalam rapat kerja tersebut.
Rapat kerja KPK di salah satu hotel bintang 5 di DIY menjadi sorotan publik. Sejumlah kritikan terhadap penyelenggaraan rapat kerja ini menyeruak di media sosial maupun dari pernyataan sejumlah tokoh mantan KPK.
Menanggapi hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa kehadiran KPK di Yogyakarta bukanlah untuk jalan-jalan. Firli mengklaim ada sejumlah pekerjaan yang harus dirampungkan KPK dalam rapat kerja tersebut.
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Siapa yang memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Firli Bahuri? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
-
Siapa yang menggugat penetapan tersangka Firli Bahuri? Dalam gugatannya Firli tidak terima menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan. Ia pun menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi Firli Bahuri? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan siap menjadi saksi meringankan bagi Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Apa yang diputuskan hakim dalam persidangan praperadilan Firli Bahuri? Majelis hakim menolak seluruh gugatan Firli. Hal itu sebagaimana dibacakan oleh hakim tunggal Imelda Herawati dalam amar putusannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Menyatakan praperadilan oleh pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim Imelda dalam amar putusannya, Selasa (19/12).
"Bukan jalan-jalan tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan. Antara lain kita menyusun dan evaluasi bagaimana kinerja KPK dua tahun yang lalu 2019-2021," kata Firli di Kopi Klotok, Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Jumat (29/10).
Firli menjelaskan dari evaluasi dua tahunan tersebut, KPK akan merencanakan dua tahun ke depan apa yang akan dilakukan.
Terkait agenda di Yogyakarta, Firli menuturkan KPK melakukan efisiensi anggaran. Termasuk untuk alternatif transportasi yang dipakai.
"Jadi saya sampaikan ya, kita datang ke Yogya berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kita ambil yang paling murah. Ada kereta, tetapi kereta lebih mahal daripada pesawat," ucap Firli.
Firli meminta agar jangan bicara mahal dan murah dalam agenda rapat kerja yang digelar KPK. Menurut Firli, yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari penyelenggaraan rapat kerja itu.
"Tetapi kita jangan berbicara tentang murah mahal, bukan tapi tujuan. Rekan-rekan harus pahami, KPK itu sejak 16 Oktober 2019 diundangkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Ada beberapa regulasi yang harus dilakukan," pungkas Firli.
Agenda raker digelar Firli Cs itu disorot pelbagai pihak, salah satunya mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel menilai pemilihan lokasi raker tidak etis.
"Pimp KPK + pejabat utamanya besok & lusa, laks raker di Hotel Seraton Yogya," kata Novel dalam akun twitternya seperti dikutip merdeka.com, Kamis (28/10).
Selain raker, pimpinan KPK turut menggelar acara sepeda santai. "Dilanjut dgn Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak-warung Kopi Kali Urang Yogya."
"Etis enggak sih? Ditengah pandemi & kesulitan mengadakan acara begini?"
Ia sangat menyayangkan. Sebab, selama ini KPK merupakan contoh teladan bagi masyarakat.
"Walaupun penyerapan anggaran masih rendah (katanya dibawah 40%), masak kemudian mau buat acara2 begitu? Apa sengaja utk tingkatkan penyerapan anggaran? Nggak pantaslah, KPK selama ini sbg percontohan lho," katanya.
(mdk/gil)