Golkar Minta Pemprov Papua Barat-Pemkot Sorong Tak Dibenturkan Soal Vaksinasi NasDem
Terlebih, kegiatan yang digelar menghadirkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang juga merupakan ketua DPD Partai NasDem Provinsi Papua Barat.
DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat menyoroti kegiatan vaksinasi massal dan bagi-bagi sembako yang digelar partai NasDem hingga menimbulkan kerumunan ribuan warga di Sorong tanpa adanya protokol kesehatan. Sabtu (21/8) kemarin. Koordinator biro hukum dan HAM DPD Partai Golkar Papua Barat, Yohanes Akwan menilai kegiatan tersebut bermuatan syarat politis yang melanggar PPKM level 4 dan permasalahan administrasi.
"Mestinya, sebelum melaksanakan kegiatan mereka itu sudah harus pastikan secara administrasi (izin) di tingkat kota maupun provinsi," katanya saat dihubungi Senin (23/8).
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Terlebih, kegiatan yang digelar menghadirkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang juga merupakan ketua DPD Partai NasDem Provinsi Papua Barat.
"Kalau agenda politik dibungkus dengan acara vaksinasi seperti ini, terkesan sangat tendensius. Pak Gubernur, seharusnya mengkaji lagi lebih dalam ke kepengurusan Partai, saya lihat ini kesannya adalah menbenturkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Ini tidak bagus," tegas Akwan
Akwan juga menyoroti kinerja dari kader Partai NasDem pada tingkat provinsi dan kota, yang terkesan sembrono dalam mengatur sebuah kegiatan yang dinilai akbar.
"Bisa dilihat protokolernya sembarangan, terkesan sengaja membenturkan Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota, yang kemudian dipolitisir sedemikian rupa, dan membuat masyarakat berpikir kalau Kota Sorong ini setengah hati dalam memberantas Covid. Harus diingatkan kembali, 2020, Pak Lamberthus adalah wali kota pertama di Papua Raya yang melakukan karantina wilayah. Dan bisa dilihat kemarin beliau bahkan meminta kapal dari Pelni untuk isolasi penderita covid," lanjut Akwan.
Menurutnya, kekacauan pada acara vaksinasi tersebut, akhirnya membenturkan anak-anak adat Papua yang menjadi pucuk pimpinan di daerah. Hal tersebut dinilai tidak sehat bagi situasi politik, yang seharusnya pada saat ini lebih membutuhkan kerjasama yang baik dari para pihak pemerintahan.
Diketahui, Partai NasDem menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal bagi warga di Kota Sorong, Papua Barat. Namun acara vaksinasi diwarnai adu mulut hingga akhirnya dibubarkan Satpol PP.
Wali Kota Sorong, Lamberthus Jitmau membela tindakan anak buahnya yang dinilai sudah sesuai prosedur karena kegiatan vaksinasi yang digelar partai Nasdem tidak memiliki izin.
"Kami pemerintah Kota Sorong tidak pernah menolak Vaksin, berita ini harus diluruskan," kata Lamberthus saat dihubungi, Senin (23/8).
Pembubaran kegiatan vaksin yang digelar partai Nasdem karena tidak memiliki izin kepada tim satgas Covid-19 dan menimbulkan kerumunan.
"Bisa digaris bawahi, Ini sudah tidak bicara kepentingan masyarakat tapi sudah kepentingan politik yang menyebabkan kerumunan hingga 2.000 orang. Apalagi itu inti acaranya adalah bagi-bagi sembako oleh Partai NasDem" tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menyesalkan tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat, yang mencoba membubarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akhir pekan lalu. Selain meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, Ahmad Ali juga berharap agar ombudsman turun tangan menyelidikinya.
Ahmad Ali menegaskan tindakan yang dilakukan Pemkot Sorong dengan mengerahkan personel Satpol PP untuk menghentikan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Partai NasDem itu, sebagai bentuk pengabaian atas kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan telah menimbulkan kerugian materiel dan atau immateriel bagi rakyat Sorong.
"Sebaiknya ombudsman segera melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan vaksinasi, sehingga dapat berakibat melanggar hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan," jelas Ahmad Ali, Senin (23/8).
Baca juga:
Surya Paloh: Katakan Jika Tak Mampu Capai Target Vaksinasi agar Empati Publik Timbul
Acara Vaksinasi NasDem Dibubarkan, Waketum Minta Ombudsman Investigasi Pemkot Sorong
Surya Paloh Sebut NasDem Sedang Perjuangkan Penyederhanaan Partai Politik
Vaksinasi Digelar NasDem di Sorong Dibubarkan, Wali Kota Sebut Tak Ada Izin
Ratusan Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Konvalesen Digelar Nasdem
Anggota DPR Percha Leanpuri Meninggal Dunia