Golkar Tanggapi Bupati Langkat Terjaring OTT KPK: Kami Baru Dengar dari Media
Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait kasus hukum Bupati Langkat ini. Supriansa menuturkan, Terbit tentu memiliki argumentasi hukum di hadapan penyidik.
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang menjadi tersangka kasus dugaan suap, merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat.
Menanggapi ini, Ketua Badan Advokasi, Hukum dan HAM DPP Golkar Supriansa mengaku baru mendengar kasusnya dari media. Golkar belum mendapatkan kabar resmi dari pihak Terbit.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
"Sampai saat ini kami di Bakumham Golkar baru mengetahui kabar OTT KPK itu melalui media. Belum ada penyampaian secara khusus dari pihak Bupati Langkat di Bakumham Golkar," ujar Supriansa kepada wartawan, Kamis (10/1).
Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait kasus hukum Bupati Langkat ini. Supriansa menuturkan, Terbit tentu memiliki argumentasi hukum di hadapan penyidik.
"Bupati langkat tentu memiliki argumentasi di hadapan penyidik. Dan masalah itu kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan," jelasnya.
Selain itu, Partai Golkar juga menyampaikan rasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh Terbit.
"Kami juga baru mendengar dan membaca berita terkait OTT Bupati Langkat. Tentu kami turut prihatin dengan keadaan yang dialami Bupati Langkat," ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.
Tak hanya Terbit Rencana, dalam kasus ini KPK juga menjerat lima tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar PA yang juga saudara kandung Terbit Rencana, serta empat orang pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.
"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (20/1) dinihari.
Baca juga:
Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta
KPK Tangkap Tiga Politikus dalam Sebulan: Kami Bukan Mengejar Warna
Ekspresi Bupati Langkat Sumatera Utara Saat Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Berseragam Tahanan Usai Terjaring OTT
Bupati Langkat Diduga Mematok Fee15-16,5 Persen dari Nilai Proyek
KPK Harap Tiga OTT di Januari 2022 Berikan Efek Jera