Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada

"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.

partai golkar
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (©merdeka)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. Hasilnya, partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Tentunya dengan syarat tertentu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui putusan MK itu akan berdampak pada peta pasangan calon di Pilkada serentak 2024.

"Ya kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, terus kemudian peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri gitu," kata Doli, saat diwawancarai di JCC, Jakarta, Selasa (20/8).

Bahkan, katanya, bukan cuma Jakarta yang terdampak pada perubahan itu. Melainkan seluruh wilayah di Indonesia.

"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," jelas dia.

Itu sebabnya, Golkar dan seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengadakan rapat untuk menyikapi putusan MK dan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Sembari memastikan poin-poin lebih rinci.

"Kita akan pastikan dulu, saya belum terima putusannya ya. Kadang-kadang putusan itu kalau, nanti engga tahu ada frasa-frasa apa di dalamnya. Apakah ini bisa, harus diberlakukan sekarang atau tidak," ujar Doli.

Putusan atas perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut telah dibacakan majelis hakim dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). MK menyatakan, Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada inkonstitusional.

Adapun isi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada adalah, "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
A
Reporter
    Alma Fikhasari
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Golkar Ungkap Kandidat Cawagub Jabar Diumumkan Sebelum Munas
Golkar Ungkap Kandidat Cawagub Jabar Diumumkan Sebelum Munas

Calon yang maju di Pilkada itu sudah disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Golkar
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Partai Golkar
Jadi Kandidat Kuat Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Punya Total Kekayaan Rp286,6 Miliar
Jadi Kandidat Kuat Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Punya Total Kekayaan Rp286,6 Miliar

Menjelang rapat pleno, menguat nama Wakil Ketua Umum sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.

Agus Gumiwang Kartasasmita
Golkar Bicara Proses Pencalonan Pilkada 2024 Usai Airlangga Mundur dari Ketum
Golkar Bicara Proses Pencalonan Pilkada 2024 Usai Airlangga Mundur dari Ketum

Golkar menyatakan Airlangga sudah merekomendasikan kepada 22 bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk ikut kontestasi Pilkada 2024.

Airlangga Hartarto Mundur
Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta
Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta

Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.

Penipuan
Golkar Terbuka jika PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Golkar Terbuka jika PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi juga hadir dalam acara tersebut.

Golkar
Golkar Kembali Ungkit Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Golkar Kembali Ungkit Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Waketum Golkar menjelaskan awal mula pembahasan lima kursi menteri dari pertemuan dengan kader.

Partai Golkar
Pengakuan Bos Jalan Tol Jusuf Hamka Ikut Mundur Urus Golkar, Sindir Politik Terlalu Keras & Kasar
Pengakuan Bos Jalan Tol Jusuf Hamka Ikut Mundur Urus Golkar, Sindir Politik Terlalu Keras & Kasar

Pasca Airlangga mundur dari, bos jalan tol Jusuf Hamka juga memutuskan mundur dari kursi kepengurusan partai Golkar.

Jusuf Hamka
Menguat Plt Ketum Golkar Inisial A, Agus Gumiwang Kartasasmita?
Menguat Plt Ketum Golkar Inisial A, Agus Gumiwang Kartasasmita?

Partai Golkar segera menentukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum dalam rapat pleno

Golkar
Luhut soal Bahlil Jadi Calon Ketum Golkar: Bagus-Bagus Saja
Luhut soal Bahlil Jadi Calon Ketum Golkar: Bagus-Bagus Saja

Penentuan ketua umum baru berada di Musyawarah Nasional partai Golkar yang akan digelar 20-21 Agustus ini.

Luhut Binsar Pandjaitan
Golkar Dukung Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah
Golkar Dukung Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

Doli menilai putusan tersebut tidak ada hubungannya dengan rencana Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

batas usia calon kepala daerah
Politisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga
Politisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga

Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.

Golkar