Golkar ultimatum pengamat yang bilang Airlangga bakal jadi tersangka KPK
Golkar ultimatum pengamat yang bilang Airlangga bakal jadi tersangka KPK. Menurutnya, penyidik KPK harus dibiarkan bekerja menjalankan tugas menyelidiki kasus yang menjerat kader Golkar Eni Saragih dan Idrus Marham. Maka dari itu, dia meminta orang di luar KPK tak perlu menggiring opini yang merugikan orang lain.
Partai Golkar (BAPG) tak terima dengan pernyataan pengamat politik Muslim Arbi yang menyebut Ketua Umum Golkar tak lama lagi jadikan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus PLTU Riau-1. Menurut mereka, penyataan tersebut merusak nama baik Airlangga.
"Pernyataan ini merusak nama baik Pak Airlangga dan Partai Golkar secara institusi," kata Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar, Jumat (28/9).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
Menurutnya, penyidik KPK harus dibiarkan bekerja menjalankan tugas menyelidiki kasus yang menjerat kader Golkar Eni Saragih dan Idrus Marham. Maka dari itu, dia meminta orang di luar KPK tak perlu menggiring opini yang merugikan orang lain.
"Tak pantaslah pengamat politik ngomong soal proses hukum yang sedang berjalan," katanya.
Dia pun meminta Muslim meminta maaf dan memberi waktu 3x24 jam. Jika tidak, maka Golkar akan melaporkan Muslim ke polisi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah semua tudingan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih terkait proyek suap PLTU Riau-1. Mulai dari perintah petinggi Golkar untuk mengawal proyek ini sampai soal rapat pembahasan proyek di rumah pribadinya.
Menurut Airlangga, kedatangan Idrus dan lainnya sebatas silaturahim. Sebab Idrus baru saja dilantik menjadi menteri sosial pada 17 Januari 2018. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Airlangga, Idrus mengajak Johannes Kotco dan Eni Saragih.
"Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," tegas Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/9).
Menteri Perindustrian ini mengaku tidak pernah sedikitpun terlibat dan meminta Eni mengawal proyek PLTU Riau-1. Dia juga membantah adanya aliran uang suap untuk kebutuhan Munaslub Partai Golkar pada 2017.
"Saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader kader Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar atau melanggar hukum untuk kepentingan ataupun kegiatan partai Golkar," tegas Airlangga.
Airlangga menegaskan, rotasi tugas dalam tubuh Golkar termasuk penempatan Eni sebagai Wakil Ketua Komisi VII bukan untuk guna memuluskan proyek tersebut. Menurutnya, rotasi kepemimpinan fraksi di DPR terjadi secara rutin. Rotasi juga terjadi di hampir seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Termasuk di Komisi VII yang menempatkan nama Eni Saragih sebagai wakil ketua.
Baca juga:
Kasus PLTU Riau-1, KPK periksa Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian LHK
Selain Sofyan Basir, Dirjen KLHK juga dipanggil KPK soal kasus suap PLTU Riau-1
Kasus suap PLTU Riau-1, KPK kembali panggil Dirut PLN Sofyan Basir
KPK periksa Dirut PLN untuk kasus Idrus Marham
Kedua kalinya, Eni Saragih kembalikan Rp 500 juta ke KPK terkait suap PLTU Riau
KPK kembali periksa Dirut PLN besok