Gubernur Banten akan Lapor Presiden Soal Pendudukan Ruang Kerja Oleh Massa Buruh
Dia menegaskan peristiwa pendudukan fasilitas negara oleh massa aksi buruh, Rabu kemarin, dapat menimbulkan ketakutan kepada kepala daerah, terutama dalam menetapkan persoalan upah pekerja.
Gubernur Banten Wahidin Halim akan melaporkan peristiwa pendudukan ruang kerja Gubernur Banten, oleh massa buruh yang berdemonstrasi Rabu (22/12) kemarin. Hal itu, agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada fasilitas dan simbol negara.
"Saya menyerahkan kepada pihak - pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep. Perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, departemen dan lembaga terkait, Kapolri misalnya," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim di rumahnya kawasan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
Dia menegaskan peristiwa pendudukan fasilitas negara oleh massa aksi buruh, Rabu kemarin, dapat menimbulkan ketakutan kepada kepala daerah, terutama dalam menetapkan persoalan upah pekerja.
"Karena jadi preseden, semua Gubernur pada takut, Wali kota, Bupati kalau mengambil keputusan. Bahkan undang - undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan - peraturan, kita kan terikat pada aturan," ucapnya.
Menurut dia, keputusan dalam penetapan UMP bagi pekerja di Provinsi Banten, seharusnya mendapat pengawalan dari pihak-pihak terkait. Sehingga kejadian pendudukan ruang kerja Gubernur Banten, oleh massa kemarin tidak sampai terjadi.
"Itu dia harus di-back up. Dan saya tidak menyebut siapa yang harus mem-back up. Saya kira itu saja statemen saya," tegas dia.
Menurut Wahidin, pendudukan kantor Gubernur Banten, oleh massa buruh kemarin, bukanlah kejadian biasa. Dia menyebut, pendudukan kantor pemerintah oleh pendemo adalah bentuk ancaman.
"Kalau buat saya peristiwa ini bukan biasa, ini ancaman. Ancaman terhadap rasa aman yang harusnya dijamin. Saya pikir ini 10 tahun jadi wali kota (Tangerang) 5 tahun Gubernur, baru kali ini demo buruh masuk ke ruangan, naikin kaki di meja, foto -foto. ini bukan ke saya pada simbol negara. arogansi kan," terang dia.
Baca juga:
Buruh Duduki Kantor Gubernur, Kasatpol PP Banten Dicopot
Gubernur Banten Minta Polisi Tindak Buruh Anarkis dan Rusak Fasilitas Pemerintah
Desak Revisi SK UMK 2022, Buruh Terobos Kantor Gubernur Banten
Aksi Demo Karyawan Indosat
Anggota DPR Soroti Ancaman Mogok Karyawan Pertamina Jelang Libur Nataru