Hakim sindir politisi PKB: Jawab tidak tahu lama-lama jadi tersangka
Musa Zainudin selalu jawab tak tahu ditanya kasus proyek jalan di Maluku yang menjerat Damayanti Wisnu Putranti.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyindir kesaksian anggota Komisi V DPR Musa Zainudin yang selalu menjawab tidak tahu setiap pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Musa hadir di Tipikor menjadi saksi atas terdakwa Abdul Khoir.
Tidak tahan dengan jawaban Musa yang dianggap berbelit dan menjawab 'tidak tahu', majelis hakim menyindir, jawaban yang diberikan Musa sama seperti yang diutarakan anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Pulau Seram, Maluku Utara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera).
"Tidak tahu, tidak tahu. Nanti seperti Andi Taufan Tiro (mengaku) tidak tahu, tidak tahu juga di sini (persidangan), tapi lama-lama menjadi tersangka," kata hakim anggota Faisal Henry kepada Musa di Pengadilan Tipikor, Senin (2/5).
Meski majelis hakim telah menyindirnya, Musa bergeming, dan mengaku tidak pernah mengusulkan proyek jalan di Maluku Utara. Bahkan saat jaksa penuntuk umum mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan, anggota DPR Dapil Lampung itu berkeras dirinya tidak mengetahui proyek tersebut.
"Apakah ada program atau aspirasi atas nama Anda untuk Maluku Utara?" tanya Jaksa Basir.
"Seingat saya, saat bicarakan di rapat kerja selalu usulkan untuk dapil saya (Lampung). Seingat saya tidak (mengusulkan projek Maluku)," jawab Musa.
Tidak tahan dengan jawaban Musa, jaksa mengingatkan jika persidangan bukan untuk mencari kesalahannya. Persidangan, lanjut jaksa, ingin mengonfirmasi hal-hal yang berkaitan antara Musa dan Abdul Khoir.
Seperti diketahui, saat pembacaan dakwaan Abdul Khoir, jaksa menyebut, Musa ikut menerima suap dari Dirut PT Windhu Tunggal Utama tersebut. Anggota komisi V DPR RI ini menerima bonus sebesar 8 persen atau senilak Rp 8 miliar dari projek di Maluku Utara.
"Musa Zainuddin menyetujui permintaan terdakwa agar proyek aspirasinya senilai Rp 104,76 miliar diserahkan untuk dikerjakan oleh terdakwa dan So Kok Seng alias Aseng (Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa) dengan komitmen terdakwa dan Aseng memberikan fee 8 persen dari nilai proyek atau sejumlah Rp 8 miliar," kata jaksa di persidangan Tipikor, Senin (4/4).
Baca juga:
Budi Supriyanto akui terima Rp 3 M dari Damayanti, buat proyek Tol
Anggota DPR ngaku kerap dihubungi Abdul Khoir bahas program aspirasi
Kasus korupsi Kemenpupera, KPK dalami peran Musa Zainudin
PAN harap kader jadi tersangka korupsi mundur daripada dipecat
Suap berjemaah Komisi V DPR, bagi-bagi proyek jalan rakyat
KPK periksa Elion Numberi terkait kasus suap DWP
3 Anggota jadi tersangka KPK, Ketua Komisi V bilang 'tidak masalah'
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.