Herman Hery tolak pencopotan Kapolda NTT dikaitkan dengan dirinya
"Mana bisa DPR ikut-ikutan soal mutasi," kata Herman.
Di tengah perseteruan antara Anggota Komisi III DPR Herman Hery dan Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat telegram rahasia berisi mutasi sejumlah pejabat Polri. Salah satu yang terkena mutasi adalah Kapolda NTT, Brigjen Endang Sunjaya.
Terkait mutasi ini, Herman Hery yang juga politikus PDIP membantah telah melakukan intervensi terhadap Kapolri. Dia menekankan, anggota DPR tidak bisa ikut masalah mutasi Polri.
"Mana bisa DPR ikut-ikutan soal mutasi. Kalau hanya memberikan masukan ke institusi Polri dalam konteks sebagai mitra boleh-boleh saja," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/1).
Kasus ini berawal ketika Polda NTT melakukan razia di sejumlah tempat jelang Natal dan Tahun Baru 2016. Salah satu tempat yang terkena razia dan ditutup adalah hotel dan usaha minuman keras milik Herman Hery.
Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno mengaku mendapat telepon dari orang bernama Herman Hery. Lewat sambungan telepon, Albert Neno mengaku diancam dan ditantang karena telah menuntup usaha minuman keras Herman. Akibat hal ini, Albert Neno pun melaporkan kasus tersebut ke Kapolda NTT.
Herman mengatakan jika mutasi yang terjadi karena Endang naik pangkat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi Wanjakti Polri bahwa NTT aman di bawah kendali Kapolda yang dimutasi tersebut.
"Bagian dari tour of duty, beliau dipromosikan untuk persiapan job bintang 2. Karena yang bersangkutan sukses di NTT, Pilkada aman, Natal dan Tahun Baru aman," tuturnya.
Herman mengaku kecewa karena Albert melakukan razia secara sembarangan. Pasalnya Hotel yang dimiliki Herman menjadi korban. Padahal hotel tersebut telah memiliki izin.
"Itulah yang saya persoalkan bahwa penyitaan barang, hanya dasarnya Permendag adalah melanggar aturan. Karena para pedagang tersebut memiliki izin dari walikota," pungkasnya.
Baca juga:
Polisi jangan ciut lawan pengusaha miras
Kapolda tegaskan tak pernah sentuh usaha miras Herman Hery
MKD nilai sulit bongkar kasus Politisi PDIP yang mengancam polisi
Ketua Komisi III merasa tak masalah anggota DPR punya usaha miras
Pemuda NTT laporkan Herman Hery ke MKD, tapi ditolak
MKD tunggu laporan kasus politisi PDIP ancam perwira polisi
Politikus PDIP vs perwira polisi soal Miras, siapa benar?
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kenapa PDIP berencana membawa kasus kecurangan ke Mahkamah Konstitusi? PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).