Himpunan Nelayan protes Menteri Susi moratorium izin kapal

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia juga meminta Susi membuat program jangka menengah dan jangka panjang.

Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayor Jendral TNI Marinir (Purn) Yusuf Solichien menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum memiliki visi dan target yang jelas sebagai realisasi program nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yusuf meminta Menteri Susi menetapkan tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang jelas seperti era saat Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin Fadel Muhammad.

"Program-program negara (soal kelautan dan perikanan) tidak jelas caranya, tidak bisa seperti itu, harus jelas ke depannya. Misalnya, 5 tahun ke depan, seperti zaman pak Fadel targetnya menjadi eksportir ikan dunia," katanya di kantor DPP HNSI Jalan Juanda No.2 Jakarta, Kamis (11/12).

HNSI, lanjut Yusuf, mengkritik kebijakan Menteri Susi yang tertuang dalam Permen nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menurutnya, tidak semua kapal asing melakukan pelanggaran sehingga pihaknya meminta pemerintah untuk segera melakukan verifikasi surat izin dan fisik sehingga antara kapal yang legal dan ilegal menjadi jelas.

Dia menambahkan, pihaknya menyayangkan lantaran dalam mengeluarkan kebijakan itu Menteri Susi tidak melibatkan HNSI selaku bagian dari stakeholder di bidang perikanan.

"Kami belum pernah diajak oleh pemerintah bicara soal Permen itu," ujarnya.