Heran Izin Kelola Tambang Ormas Dianggap Janji Politik, Bahlil: Maunya Apa Sih !

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diteken pada 30 Mei 2024.

Di mana NU menjadi ormas keagamaan pertama yang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Bahlil menyatakan pemilihan presiden dan Wakil Presiden sudah selesai dan dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya pihak yang menyangkutpautkan pemberian izin tambang ke ormas adalah janji politik, itu terlalu berlebihan.

"Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik," ujar Bahlil saat konferensi pers, Jakarta, Jumat (7/6).

Bahlil menyampaikan saat dirinya menjabat sebagai Kepala BKPM, ia mengaku juga sempat diprotes oleh beberapa pihak karena memberikan IUP kepada pengusaha-pengusaha asing. Namun kini saat IUP akan diberikan kepada ormas keagamaan justru hal tersebut juga diributkan dengan mengaitkan janji politik.

"Dulu saya waktu masuk jadi Kepala BKPM saya di protes habis-habisan kenapa IUP hanya diberikan kepada konglomerat IUP hanya diberikan kepada asing. Sekarang kita mau kasih ke organisasi keagamaan ribut pula maunya apa sih," tegasnya.

Padahal, kata Bahlil, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki etikat baik untuk menghargai para ormas keagamaan yang selama ini telah berkontribusi banyak terhadap negara.