Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca SelengkapnyaBahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang
Baca SelengkapnyaBerikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.
Baca SelengkapnyaAria Bima menyebut, hingga saat ini parpol masih dilarang membangun dunia usaha.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik
Baca SelengkapnyaKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons soal perizinan kelola tambang.
Baca SelengkapnyaPemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
Baca SelengkapnyaAfif merupakan seorang pelajar SMP berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah Sungai Batang Kuranji Kota Padang dengan tubuh penuh luka lebam.
Baca SelengkapnyaMaraknya kegiatan illegal fishing menjadi salah satu alasan dibentuknya kelompok tersebut.
Baca SelengkapnyaKonsumsi kopi bisa menyelamatkan kita dari gaya hidup kurang gerak. Ketahui cara tepat melakukannya.
Baca SelengkapnyaKelompok ransomware Brain Cipher merilis kunci enkripsi secara cuma-cuma kepada pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaDekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Budi Santoso dicopot dari jabatannya per 3 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaHadibowo Susanto adalah seorang legenda bulu tangkis Indonesia yang pernah mengharumkan nama negara dengan sejumlah prestasinya.
Baca SelengkapnyaArief mengajak PPI Dunia untuk lebih aktif melakukan aksi pengabdian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHewan purba berusia ratusan tahun yang masih hidup hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaDesain rumah tanpa pagar dapat membuat rumah terlihat lebih lapang, mudah diakses, dan tentunya tetap estetik.
Baca SelengkapnyaAfan menegaskan, hilangnya plang 'Jakhabitat' di Rusunami Cilangkap bukan lah kebijakan yang sengaja ambil DPRKP.
Baca Selengkapnya