HMI ancam kembali unjuk rasa jika gelar perkara Ahok tak adil
HMI ancam kembali unjuk rasa jika gelar perkara Ahok tak adil. Pengurus Besar Mahasiswa Islam (PB HMI) bakal kembali berunjuk rasa pada Jumat 25 November menuntut dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tuntas.
Pengurus Besar Mahasiswa Islam (PB HMI) bakal kembali berunjuk rasa pada Jumat 25 November menuntut dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tuntas. Unjuk rasa itu kembali bakal dilakukan jika melihat hasil gelar perkara kasus tersebut tak adil.
"Kita lihat hasil gelar perkara. Kalau belum memenuhi unsur keadilan, kita akan turun lagi. Unsur keadilan apa? Tuntutan kemarin jelas bahwa Ahok itu menistakan agama, Alquran, harus diberi sanksi. Kalau tidak memenuhi keadilan rakyat kita akan menuntut pemerintah," kata Ketua Pengurus Besar Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P Tamsir usai diperiksa oleh penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/11).
Terkait pemeriksaannya, Mulyadi mengakui ikut unjuk rasa dalam demo pada 4 November lalu. Bahkan, demo itu pun dihadiri seluruh pengurus dan kader HMI dari luar Jakarta.
"Ada dari jakarta, dari luar Jakarta, ada banyak, dari Jawa Barat, Banten, bahkan Palembang juga," ujar dia.
Saat aksi tersebut, Mulyadi menyerukan untuk aksi damai. Namun, pihak kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka HMI sebagai diduga provokator.
"Saya kira begini, kita sudah membentuk tim hukum yang kita percayakan melakukan langkah hukum. Kita akan melihat faktanya, saya tidak ingin berandai-andai, kita akan uji, apa yang disangkakan belum terbukti," pungkasnya.
Baca juga:
Fahira Idris sebut polisi salah tangkap pelaku kericuhan 4 November
Bakal gelar aksi lanjutan, HMI & FPI tunggu putusan kepolisian
Demo di Polda Riau, anggota HMI dorong-dorongan dengan Polwan cantik
Tuntut keadilan, sejumlah anggota HMI geruduk Mapolresta Solo
MUI: Orang minta maaf kita terima, tapi proses hukum tetap lanjut
Soal kasus Ahok, pimpinan ormas minta khalayak tak suudzon ke polisi
Mahfud MD minta kader kader HMI dihukum jika terbukti anarkis
-
Dimana Jokowi meresmikan Indonesia Digital Test House? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan AION Hyptec HT resmi diperkenalkan di Indonesia? Sejumlah awak media dan kreator konten melihat mobil listrik AION Hyptec HT yang ditampilkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (17/7/2024).
-
Bagaimana HAM ditegakkan di Indonesia? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Heru Budi Hartono ingin menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."