Ini dampak reklamasi teluk Jakarta versi Walhi

Ekosistem laut akan terganggu.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati mengungkapkan dampak buruk yang terjadi akibat reklamasi teluk Jakarta. Menurut dia, ekosistem laut hingga sedimentasi bakal terganggu.

"Kalau di pulau G kan sudah jadi, terjadi sedimentasi cukup tinggi di lautnya, karena penumpukan-penumpukan pasir dan tentu saja mengganggu ekosistem," ucap Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya kepada awak media di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta Selatan, Kamis (15/9).

Akibat dari reklamasi tersebut membuat laut menjadi mengganggu proses fotosistesa makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut.

"Sedimentasi memang membuat laut menjadi keruh dan tentu saja akan mengganggu proses fotosintesa dari plankton, atau makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut. Itu jelas mengganggu ekosistem," lanjutnya.

Walhi menilai, apabila satu pulau reklamasi telah menimbulkan dampak yang sangat parah bagi ekosistem, jika akan di bangun 17 pulau reklamasi maka ekosistem laut akan rusak. "Kami melihat satu pulau saja menimbulkan dampak yang parah, apalagi kalau sudah di bangun ke 17-nya," imbuh Yaya.

Di samping permasalahan tersebut, Walhi akan terus menolak proyek reklamasi baik di Ibukota atau di daerah-daerah lainnya, dan melakukan upaya advokasi untuk menolak proyek reklamasi tersebut.

"Pertama secara substansinya, kami akan terus menolak proyek reklamasi dimanapun diselruh Indonesia. Kami akan melakukan upaya-upaya advokasi baik secara kebijakan atau juga secara hukum," tandas Yaya.

Diketahui, Setelah sempat dihentikan kini kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta ada keputusan. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa reklamasi yang ditentang banyak pihak itu lanjut terus.

Menurut Luhut, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghentikan proyek reklamasi pulau tersebut.

"Tidak ada alasan untuk menghentikan. Setelah kita periksa aspeknya, legalnya, lingkungan hidup, teknis semua, tidak ada alasan untuk menghentikan itu," ungkap Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (9/9) lalu.