Inspektorat temukan kecurangan dalam pengadaan bus Transjakarta

Secara fisik bus terbukti memiliki komponen berkarat, sedangkan penggunaan belum sampai satu minggu.

Kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang berkarat masih terus didalami. Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menemukan kecurangan dalam proses pengadaan bus tersebut.

Kepala Inspekstorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Franky Mangatas mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan pada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan panitia lelang ditemukan kecurangan pada prosedur lelang. Kini pihaknya akan memanggil panitia penerimaan barang dari PT TransJakarta.

"Ini kan masih belum final, ada beberapa yang perlu kami klarifikasi. Kami harus ketemu dengan panitia penerimaan barang dan teman-teman di PT TransJakarta. Sabar pokoknya kita kerjakan pelan-pelan," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/2).

Dia menambahkan, kecurangan terjadi pada prosedur lelang pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Karena secara administrasi, dokumen pengadaan sudah benar. Namun secara fisik bus terbukti memiliki komponen berkarat, sedangkan penggunaan belum sampai satu minggu.

"Tetapi meski demikian, secara umum barang itu belum diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi belum kami bisa simpulkan.  Kesimpulannya, nanti tahapan terakhir belum kami uji. Namti kami  uji juga dari hasil pekerjaan," tutupnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta ingin menjadi bus Transjakarta dan BKTB sebagai moda transportasi massal. Bahkan tahun 2014, rencananya akan membeli 4.000 bus. Tapi dalam pengadaan pertama bus yang dipesan sudah cacat. Sebab belum ada seminggu digunakan, bus sudah ada yang berkarat pada bagian mesin dan komponen micro.

Pasalnya bus yang didatangkan pada awal tahun 2014 ini sudah ada sekitar 656 bus. Dimana terdiri dari 346 BKTB dan 346 bus Transjakarta. Belum ada sebulan diguanakan ternyata 10 BKTB dan 5 bus Transjakarta mengalami berkarat.

Baca juga:
Ahok sebut bus dari China dimark up dari Rp 1 M jadi Rp 3 M
Tak mau kecolongan, Jokowi minta bus wisata baru dicek dulu
Jokowi sudah tetapkan direksi BUMD Transjakarta
Jokowi minta Inspektorat DKI tak lelet periksa kasus bus karatan
Ahok serius ungkap kecurangan pengadaan Transjakarta dan BKTB