Istana: Jika 35.000 MW tak tercapai, RI krisis listrik pada 2019

Presiden Jokowi menjelaskan secara langsung bahwa pembangunan listrik 35.000 MW adalah suatu kebutuhan.

Kepala Staf Kantor Kepresidenan Teten Masduki menegaskan, pembangunan listrik 35.000 MW merupakan kebutuhan rakyat Indonesia. Jika itu tidak diwujudkan, Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019.

"Saya kira semua pengamat, peneliti, 2019 itu krisis energi, bukan hanya BBM, tapi listrik, sehingga arah pemerintahan ke depan, Pak Jokowi-JK ini ingin kembali hidupkan industrialisasi. Maka memang salah satu yang paling penting adalah sediakan sumber energi termasuk listrik," kata Teten di Istana, Jakarta, Kamis (10/9).

Teten mengaku, baru saja Presiden Jokowi menjelaskan secara langsung kepada dirinya bahwa pembangunan listrik 35.000 MW adalah suatu kebutuhan. Presiden melihat bahwa pembangunan listrik adalah bagian penting dari program besar membangun kembali industri di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan wilayah lainnya.

"Ada pengalaman dari pemerintahan sebelumnya bahwa pembangunan 10.000 MW itu meleset. Itu memang jadi sebuah catatan. Jadi yang 35.000 MW itu suatu kebutuhan yang udah disampaikan oleh presiden di dalam rapat kabinet, sehingga mestinya ini tidak menjadi kontroversi," jelas Teten.

"Bahwa kemudian nanti bagaimana mencapai target itu, ini bukan hal yang mudah karena ada pengalaman pemerintahan sebelumnya. Tapi pemerintah saat ini udah memahami kenapa misalnya pembangunan PLTU bisa mangkrak selama 4 tahun. Intinya soal perizinan dan pembebasan," tutupnya.

Baca juga:
Rizal Ramli revisi proyek 35.000 MW, RI bisa krisis listrik di 2021
Seskab: 35.000 MW kebutuhan mendasar listrik di Indonesia
Menteri ESDM pastikan tidak ada revisi dalam proyek 35.000 MW
Dari proyek listrik 35.000 MW, Amerika berniat garap 7.000 MW
Menteri ESDM: Daerah perbatasan yang belum dapat listrik mohon sabar