Istana nilai 560 kursi anggota DPR sudah cukup
Istana nilai 560 kursi anggota DPR sudah cukup. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menuturkan, jika ada sebaran kursi DPR yang dianggap kurang seharusnya bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil. Bukan dengan penambahan kursi di DPR.
Pansus RUU Pemilu telah menyepakati penambahan 15 kursi anggota DPR di Pileg 2019. Dengan kesepakatan ini maka jumlah anggota DPR nantinya menjadi 575 dari sebelumnya hanya 560 kursi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan sebetulnya pemerintah menginginkan jumlah kursi di DPR tetap 560. "Ya pada prinsipnya sebenarnya pemerintah melihat jumlah kursi 560 ini sudah cukup," ungkap Pramono, Rabu (31/5).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menuturkan, jika ada sebaran kursi DPR yang dianggap kurang seharusnya bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil. Bukan dengan penambahan kursi di DPR.
Pramono menandaskan penambahan kursi di DPR sejatinya tidak mempengaruhi jumlah suara pemilih di Pileg. Hal itu bisa dilihat dari Pileg yang berlangsung 2014 lalu.
"Kalau kita bandingkan dengan tahun 2014 jumlah pemilihnya juga relatif hampir sama. Sehingga dengan demikian, perhitungan dengan cara dapil seperti dulu masih relevan untuk dilakukan," ujar Pramono.
Meski demikian, pemerintah tetap menghormati keinginan DPR menambah 15 kursi. Sebab, DPR dianggap sebagai lembaga yang lebih tahu bagaimana mengakomodasi kepentingan rakyat.
"Karena merekalah yang kemudian akan secara langsung berinteraksi dan tahu tentang apa kebutuhannya," ucap dia.
Baca juga:
Kursi DPR ditambah 15, Mendagri sebut anggarannya sekitar Rp 30 M
Pansus RUU Pemilu siapkan dua opsi penyebaran tambahan 15 kursi DPR
15 Tambahan kursi, win-win solution pemerintah dan Pansus RUU Pemilu
Pansus dan pemerintah sepakat kursi anggota DPR ditambah 15 jadi 575
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.