Istana Sebut Pasal Kontroversi di RUU HIP Tak ada di RUU BPIP
Hal tersebut lantaran BPIP adalah lembaga strategis sebab bekerja untuk mensosialisasikan hingga mengedukasi pancasila pada masyarakat. Sebab itu kata dia BPIP butuh payung hukum yang kuat lantaran posisi yang strategis.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md telah menyerahkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada pimpinan DPR, Kamis (16/7) kemarin. Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral menjelaskan RUU BPIP tersebut berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
"Beda. kalau BPIP mengatur tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi BPIP. Yang penting dalam RUU BPIP ini pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP tidak ada lagi. Selain itu TAP MPRS Nomor 25/66 itu dijadikan landasan pertimbangan," kata Donny saat dihubungi, Jumat (17/7).
-
Apa yang dilakukan BPIP untuk memperkuat Ideologi Pancasila di wilayah perbatasan? Menurutnya, perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman dan pentingnya Ideologi Pancasila kepada masyarakat, terutama tentang pentingnya ekonomi Pancasila.
-
Siapa yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepat pada 1 Juni 1945.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Apa yang ingin disampaikan oleh jargon "Nusantara Baru, Indonesia Maju" di HUT ke-79 RI? Jargon ini menggarisbawahi aspirasi bangsa untuk memasuki era baru dengan semangat pembaruan dan kemajuan. Jargon ini tidak hanya merayakan pencapaian kemerdekaan yang telah diraih, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berfokus pada transformasi yang lebih besar. "Nusantara Baru" mencerminkan tekad untuk memperkuat kekayaan budaya dan potensi lokal di seluruh penjuru Indonesia, sementara "Indonesia Maju" menekankan pentingnya inovasi dan pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan.
-
Kenapa BPIP mendorong penguatan Ideologi Pancasila di wilayah perbatasan, khususnya di Entikong? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
Dia menjelaskan salam RUU BPIP tidak diubah terkait subtansi pancasila. Hanya mengatur tugas pokok fungsi serta struktur organisasi. Hal tersebut lantaran BPIP adalah lembaga strategis sebab bekerja untuk mensosialisasikan hingga mengedukasi pancasila pada masyarakat. Sebab itu kata dia BPIP butuh payung hukum yang kuat lantaran posisi yang strategis.
"Karena strategis, maka tentu saja, apa, perlu dibuat payung undang-undang supaya lebih permanen dan tidak semata-mata di bawah Perpres," kata Donny.
Dia menjelaskan jika sudah ada payung hukum BPIP akan berfungsi strategis. Bukan hanya jangka pendek hingga panjang. Dengan adanya badan tersebut diharapkan generasi bangsa bisa lebih belajar pancasila.
BPIP Tidak Monopoli Tafsiran Pancasila
Dia juga menepis bahwa BPIP akan memonopoli tafsiran pancasila. Donny menilai nantinya badan tersebut akan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
"Jadi tak hanya tafsiran tunggal," ungkap Donny.
Donny menjelaskan jika nantinya BPIP sudah diperkuat dengan UU nantinya bisa duduk bersama dengan lembaga lain. Sehingga nantinya BPIP akan jadi pusat sosialisasi dalam Pancasila.
"Karena kan sekarang yang melakukan sosialisasi banyak lembaga, misalnya MPR, jadi kalau BPIP lebih kuat, semua bisa diintegrasikan ke BPIP, jadi lembaga-lembaga negara hanya sebagai user saja," ungkap Donny.
Baca juga:
Ratusan Anggota Lintas Ormas di Kediri Demo Tolak RUU HIP
Daftar 16 RUU Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020
Mahfud Md sebut Penyerahan RUU BPIP untuk Menjawab Kontroversi RUU HIP
RUU HIP Sudah Diganti RUU BPIP, Massa PA 212 Bakal Tetap Demo
Pemerintah Serahkan Konsep RUU BPIP ke DPR
Pemerintah dan DPR Jamin RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP