Istana tegaskan draft Perppu KPK yang beredar ternyata palsu
Draft Perppu KPK belum ada di Setneg. Istana menyebut draft yang beredar adalah palsu. KPK juga tidak pernah diajak membahas Perppu tersebut. KPK tidak bisa memastikan keaslian draft yang beredar.
Beredar dokumen rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalamnya, pemerintah memperkuat kewenangan KPK dalam menindak kasus korupsi.
Namun draft yang beredar itu ternyata tidak benar. Hal itu ditegaskan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
"Draft perpu perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK belum ada di Setneg. Saya sudah check. Jangan-jangan copy draft perpu yang beredar itu hoax. Coba tanya ke Kemenkum HAM," ujar Johan melalui pesan singkatnya, Kamis (5/1).
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah juga mengatakan hal sama. Dia mengaku bahwa lembaga antirasuah belum pernah membahas Perppu tersebut. "Secara kelembagaan KPK belum pernah terlibat membahas hal tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi merdeka.com.
Disinggung apakah dokumen tersebut hoax atau tidak, Febri tidak bisa memastikan karena belum melihat secara langsung. "Perlu dicek lebih jauh," singkatnya.
Terlepas dari itu, KPK akan mendukung apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Termasuk jika nantinya pemerintah mengeluarkan Perppu untuk penguatan peran KPK.
"Namun, Perppu itu merupakan kewenangan Presiden. Jika Presiden memang hendak menguatkan pemberantasan korupsi dengan strategi baru, tentu saja sebagai pelaksanaan UU kita akan menjalankan," tutup Febri.
Baca juga:
Kasus korupsi e-KTP, KPK kembali periksa Setya Novanto
Bupati ditangkap KPK, layanan publik di Klaten tetap berjalan normal
KPK kembali sita Rp 3,2 miliar dari rumah dinas Bupati Klaten
KPK telusuri keterlibatan anak Bupati Klaten dalam kasus suap
Kasus pencucian uang Wawan, KPK periksa lima saksi
Hari ini KPK periksa Dirjen Pajak terkait kasus penghapusan pajak