Jejak Nur Mahmudi, dari kebijakan kontroversial hingga jadi tersangka korupsi
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka kasus pelebaran Jalan Nangka, Tapos. Selama menjabat sebagai Wali Kota dua periode, sejumlah kebijakan yang dibuat sering memicu pro kontra di tengah masyarakat. Catatan merdeka.com, setidaknya ada tiga program unik yang dibuat Nur Mahmudi.
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka kasus pelebaran Jalan Nangka, Tapos. Selama menjabat sebagai Wali Kota dua periode, sejumlah kebijakan yang dibuat sering memicu pro kontra di tengah masyarakat.
Catatan merdeka.com, setidaknya ada tiga program unik yang dibuat mantan Presiden Partai Keadilan (PK) semasa menjabat. Pertama adalah program makan pakai tangan kanan.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kenapa Ganjar Pranowo merasa khawatir tentang korupsi? Dia takut, wajar biasa, menjadi biasa, kemudian distempeli budaya. Loh kan bahaya ini. Bahaya ini. Budayawan protes, kita juga protes," kata Ganjar.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang dikhawatirkan Ganjar Pranowo tentang korupsi? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo khawatir jika praktik korupsi menjadi budaya di pemerintahan yang dianggap sebuah kewajaran.
Awal mula dicetuskan program itu lantaran Nur Mahmudi melihat ada pegawainya yang membuka minuman dan makan dengan tangan kiri dalam sebuah forum. Bahkan hal itu juga dilihat oleh anak-anak. Melihat hal itu, dia merasa miris karena saat guru dan orang tua mengajarkan anaknya untuk bersalaman dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Namun pada kenyataannya berbeda dengan apa yang diajarkan.
Sebelum mencetuskan program ini, dia pun berkonsultasi dengan Dewan Harian Cabang (DHC 45) Legiun Veteran. Setelah mendapatkan jawaban bahwa makan dengan tangan kiri tidak pantas, lantas Nur Mahmudi mencanangkan program Makan Pakai Tangan Kanan. Menurutnya, hal itu terkait dengan karakter sebuah bangsa.
Tak segan-segan, Nur Mahmudi bahkan memasang poster besar di area Jalan Margonda mengenai program ini. Keberadaan poster ini sempat menjadi sorotan karena dianggap pemborosan anggaran.
Program selanjutnya adalah One Day No Rice. Kebijakan ini juga menjadi kontroversi. Pasalnya mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengimbau seluruh ASN Depok tidak mengonsumsi beras padi setiap hari Selasa. Bahkan di kantin tidak diperbolehkan penjual menjual nasi.
Hal ini menyebabkan banyak PNS yang makan di luar area Pemkot Depok. Mereka memilih makan di luar karena mencari nasi. Sedangkan di area Pemkot Depok hanya dijual nasi dari jagung atau umbi-umbian.
Selain itu Nur juga mencanangkan program One Day No Car. Kebijakan ini melarang seluruh PNS dan warga yang ingin masuk ke area Depok tanpa kendaraan roda empat. Sehingga tamu dan PNS hanya bisa membawa kendaraan sampai depan gerbang saja. Demi menyukseskan program ini Nur Mahmudi kerap menggunakan kendaraan umum untuk ke kantor. Kalaupun tidak menggunakan angkot, dia menggunakan sepeda motor dan KRL.
Selepas dia selesai jabatan pada tahun 2016, seluruh program itu pun dihapus. Wali Kota berikutnya, Idris Abdul Shomad tidak melanjutkan program. Padahal, pada periode kedua Nur menjabat yaitu tahun 2011-2016, Idris menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok. "Mulai Selasa besok program tersebut resmi dihapus," kata Idris sesaat setelah menjabat Wali Kota.
Selanjutnya, program tersebut diganti dengan one day public service atau sehari pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan ini diberlakukan hingga pukul 22.00 WIB. Selain itu Idris juga membuat program one day reuse atau sehari memilah sampah. Ditanya alasan penghapusan dua program Nur Mahmudi tersebut, Idris mengaku masih mendukung ketahanan pangan dan di era saat ini ingin ada kebijakan baru. "Kita masih dukung ketahanan pangan di Depok," pungkasnya.
Dalam kasus korupsi pelebaran jalan, Nur Mahmudi diduga merugikan negara Rp 10 miliar. "Kerugiannya sudah cukup banyak miliaran jumlahnya. Nanti pada saat persidangan akan dibuka secara transparan. Angkanya sekitar Rp 10 miliaran," kata Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, Rabu (29/8).
Polisi telah melakukan penyidikan kasus ini sejak November 2017. Sudah puluhan saksi yang dimintai keterangan.
"Jadi tim Polres Depok telah melakukan penyidikan November 2017. Sudah kurang lebih 80 saksi dimintai keterangan. Beberapa-beberapa barang bukti sudah kita lakukan penyitaan, dan telah juga dilakukan penghitungan kerugian negara oleh tim auditor dari BPK," katanya.
Dari beberapa alat bukti yang didapat kemudian, tim penyidik Polres Depok menetapkan dua orang tersangka, yaitu; Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Depok berinisial HP.
"NMI dan saudara HP selaku tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proses kegiatan pengadaan tanah Jalan Nangka tahun anggaran 2015," tandasnya.
Baca juga:
Hidup Nur Mahmudi tak banyak berubah, Fahri minta PKS membela
Korupsi Jalan Nangka Depok diduga dilakukan Nur Mahmudi capai Rp 10 M lebih
DPW PKS yakin Nur Mahmudi tak bersalah
PKS mengaku kaget eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi jadi tersangka korupsi
Mantan staf pribadi sebut ingatan Nur Mahmudi tak stabil akibat jatuh
Polisi tetapkan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi tersangka korupsi pelebaran jalan