Jelang Pilkada, polisi tunda pengusutan kasus kepala daerah

"Bisa menilai situasi di daerah, dicari waktu yang tepat pemeriksaan jangan sampai Polri dijadikan alat politik."

Juru bicara Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengatakan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah akan terus diusut. Saat ini intensitasnya dikurangi lantaran sudah masuk momentum persiapan pemilihan kepala daerah.

"Saat ini bisa menilai situasi di daerah dicari waktu yang tepat pemeriksaan jangan sampai Polri dijadikan alat politik dari lawannya. Lebih baik supaya fair tak ada prasangka maka penanganannya ditunda," kata Ade saat dihubungi, Jakarta, Rabu (23/9).

Penundaan penanganan yang dimaksud, jelas Ade bukan menghentikan pengusutan kasus melainkan mengubah strategi penyidikan. Sebelumnya, pemeriksaan lebih diarahkan ke kepala daerah, maka saat ini akan dialihkan ke pemeriksaan saksi, ahli, serta koordinasi dengan auditor. Ketika pilkada selesai, maka penyidik tinggal fokus mendalami kepala daerahnya.

"Bukan berarti kasus berhenti, hanya saja strategi penanganan kasus yang dimaksimalkan dengan mengambil keterangan saksi, ahli, dan penghitungan kerugian negara sehingga masih berjalan," ungkapnya.

Salah satu alasan pengurangan intensitas pengusutan kasus yang menjerat kepala daerah karena situasi jelang pemilihan kepala daerah, lebih rentan dipolitisir terutama menyangkut lembaga Polri.

"Terkait itu saya rasa teman-teman (penyidik) wilayah mengantisipasinya. Kalau kasus sih selagi tidak terdapat hal yang berakibat dihentikan kasus tetap berjalan, tunggu waktu yang tepat," pungkasnya.

Baca juga:
Calon kepala daerah NasDem diminta tak bagikan duit saat Pilkada
KPU Surabaya gelar sosialisasi, berkas Rasiyo-Lucy diprediksi MS
Kampanye difasilitasi KPU, calon incumbent bakal diuntungkan
Narsis wara-wiri calon kepala daerah di media adalah penyakit
Honorer K-2 rawan diperalat calon petahana dongkrak suara di pilkada
Akankah ramalan Ruhut Sitompul soal Ahok kali ini tepat?