Jika Setnov terlibat korupsi e-KTP, elektabilitas Golkar jadi korban
Soal seringnya nama Setnov disebut dalam sidang, Ray mengatakan, hendaknya KPK responsif. KPK harusnya aktif menindaklanjuti fakta-fakta persidangan. Jika tidak, kata dia, pamor KPK jadi taruhannya. "Kita berharap KPK menindaklanjuti keterlibatan Novanto di korupsi e-KTP dari keterangan di persidangan," tandasnya.
Meski masih berstatus saksi dalam kasus korupsi e-KTP, nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sudah sering disebut, baik di dalam dakwaan maupun persidangan skandal yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
Jika dugaan keterlibatan Setnov terbukti, maka elektabilitas Patai Golkar yang menjadi korban.
"Semua tergantung di KPK. Kalau Novanto di kasus e-KTP ini memiliki keterlibatan hukum, maka ya sudah pasti wajar desakan Munaslub. Jika tidak partai akan jadi korban elektabikitas, anjlok!" kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, Jakarta, Rabu (5/4).
Begitupun sebaliknya, kata Ray, jika KPK menyatakan Setnov tidak terlibat kasus ini.
"Ya aman-aman saja Golkar ke depannya," tegasnya.
Ray menilai, soal adanya kritik dari kalangan kader muda Partai Golkar atas dugaan keterlibatan Setnov adalah hal yang wajar.
"Ramai-ramai kecil di internal partai biasa. Jadi semua tergantung di KPK," jelasnya.
Soal seringnya nama Setnov disebut dalam sidang, Ray mengatakan, hendaknya KPK responsif. KPK harusnya aktif menindaklanjuti fakta-fakta persidangan. Jika tidak, kata dia, pamor KPK jadi taruhannya.
"Kita berharap KPK menindaklanjuti keterlibatan Novanto di korupsi e-KTP dari keterangan di persidangan," tandasnya.
Untuk diketahui, nama Setnov disebut dalam dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Naman Ketua DPR itu disebut ikut bersama-sama terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Dalam keseluruhan dakwaan KPK, nama Setnov juga disebut beberapa kali. Sejumlah saksi seperti, Ganjar Pranowo dan Khatibul Umam Wiranu, juga ikut menyebut peran Setnov dalam kasus megakorupsi ini.
Baca juga:
PDIP sebut Setnov tetap boleh kampanyekan Ahok walau terseret e-KTP
OSO langsung pecat Miryam dari Hanura jika terbukti korupsi e-KTP
Elza Syarief akui bertemu Miryam 3 kali bahas pencabutan BAP e-KTP
Ruhut benarkan kesaksian Nazar soal Anas jadi ketum pakai dana e-KTP
Terkait Andi Narogong, istri siri sampai Elza Syarif diperiksa KPK
Kuasa hukum bantah sebelum ditangkap Andi Narogong bahas saksi e-KTP
Tak laporkan Novel, Bamsoet pikir-pikir polisikan Miryam S Haryani
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Mengapa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak mau berkomentar tentang kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear," pungkasnya.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).