Jika tidak kooperatif, Fredrich Yunadi bakal dituntut hukuman maksimal
Jika tidak Kooperatif, Fredrich Yunadi bakal dituntut hukuman maksimal. Febri menegaskan KPK tidak segan mengajukan tuntutan maksimal untuk Fredrich Yunadi. Dia memastikan hukuman yang diterima Fredrich akan sesuai dengan perbuatannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau sikap terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP Fredrich Yunadi dalam persidangan. KPK, bisa saja menjerat Fredrich dengan tuntutan maksimal.
"Seluruh peristiwa di persidangan pasti akan kita lihat. Ketika terdakwa bersikap kooperatif tentu akan jadi faktor yang meringankan. Kalau tidak kooperatif tentu akan jadi pertimbangan sebagai faktor yang memberatkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (27/4).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Frederik Kiran diwisuda? “Kemarin, wisuda Kiran Sekolah Sevenoaks, angkatan 2024, hari kelulusan,” tulis Kartika di akun Instagram pribadinya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa Fredy Pratama? "Enggak (Tidak pindah-pindah) saya yakinkan dia masih Thailand. Tapi di dalam hutan," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, Rabu (13/3).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa KPK memeriksa Eddy Hiariej? Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Febri menegaskan KPK tidak segan mengajukan tuntutan maksimal untuk Fredrich Yunadi. Dia memastikan hukuman yang diterima Fredrich akan sesuai dengan perbuatannya.
"Kalau ditanya apakah akan dituntut maksimal tentu saja kita akan ajukan tuntutan maksimal sesuai perbuatannya. Kita lihat faktor meringankan dan memberatkan. Saya kira hakim juga akan melakukan hal yang sama setelah tuntutan, pleidoi dan putusan," jelas Febri.
Sebelumnya, Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi proyek e-KTP atas terdakwa Fredrich Yunadi diwarnai debat. Kejadian itu pun memancing teguran keras dari Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri.
Bermula kala dokter spesialis jantung pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Toyibi mengaku heran dan aneh adanya permintaan evaluasi terhadap jantung Setya Novanto, dari rekannya dokter Bimanesh Sutarjo. Sebab, pasien kecelakaan bukan ditangani oleh dokter jantung, melainkan dokter bedah atau ortopedi untuk mengetahui ada atau tidaknya cedera tulang.
Kedua, adanya persitegangan antara jaksa penuntut umum pada KPK dengan Fredrich Yunadi. Jaksa Takdir Suhan menilai mantan kuasa hukum Setya Novanto itu melakukan intimidasi terhadap saksi.
Dengan intonasi sedikit meninggi kepada Toyibi, Fredrich menegaskan medical record tidak boleh diberikan atau dilihat oleh siapapun tanpa kewenangan, termasuk aparat penegak hukum. Fredrich menganggap, Toyibi telah melanggar Undang-Undang Kedokteran dengan memberitahukan medical record milik Setya Novanto kepada pihak KPK.
Ia bersikukuh, Toyibi membocorkan rahasia pasien yang dilindungi Undang-Undang Kementerian Kesehatan. Di saat Fredrich menyampaikan pernyataan, Jaksa Takdir menginterupsi sikap kuasa hukum yang sempat viral atas pernyataan bakpao-nya itu.
Tidak ingin sidang diwarnai debat kusir, Hakim Saifuddin mengetok palu hakim pertanda peringatan agar kedua belah pihak menahan diri.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Nama Surya Paloh disinggung kuasa hukum Fredrich Yunadi
Direktur RS Medika sebut Bimanesh yang bertanggung jawab soal rawat inap Setnov
Hilman punya jalur khusus bertemu Setnov tanpa diperiksa Pamdal DPR
Dokter RSMPH sebut keterangan Fredrich di media soal kondisi Setnov tak sesuai
Fredrich dinilai JPU intimidasi saksi di sidang, hakim sampai ketuk palu