Jimly Asshiddiqie: Ancaman mogok staf KPK jangan dianggap sepele
"Bisa gawat kalau mereka betul-betul mogok, dan KPK tidak bisa kerja," kata Jimly.
Tim Independen yang berjumlah 9 anggota meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih bersikap tegas di dalam menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengaku pihaknya telah memberikan masukan-masukan kepada Presiden Jokowi.
"Ya kami sudah memberi masukan, kami harus antisipasi juga ancaman dari staf KPK itu, jangan dianggap sepele. Itu kan serius itu. Jadi masukan-masukan dari tim 9 itu sudah disampaikan, tinggal timing saja," ujar Jimly kepada wartawan di kantor DKPP Jakarta, Jumat (6/2).
Jimly mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Presiden Jokowi dari lawatannya ke luar negeri. Setelah dari luar negeri, lanjut Jimly, dimungkinkan Jokowi akan segera mengambil sikap tegas untuk mengatasi kisruh antara KPK dan Polri.
"Sehingga saya rasa kami tunggu lah, kan beliau juga masih di luar negeri, Senin malam kalau tidak salah pulang, sementara Senin juga mulai sidang praperadilan kami harus juga hormati," jelas Jimly.
Namun, Jimly berharap Jokowi tidak menyepelekan ancaman staf KPK yang akan mogok. "Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan aspirasi atau kegalauan para staf di KPK itu. Bisa gawat kalau mereka betul-betul mogok, dan KPK tidak bisa kerja," tandasnya.
Baca juga:
Komjen Budi Waseso dinilai tak layak masuk bursa calon Kapolri
Ratusan buruh dukung KPK
Buruh berbagi kue ultah dengan KPK, dukung pemberantasan korupsi
Budi Gunawan & Budi Waseso, dua Budi nakal yang suka tabrak aturan
Massa buruh dan kelompok pro-Polri adu mulut depan KPK
Gerindra: KMP bersikap usai Jokowi ambil keputusan soal KPK vs Polri
Kisruh KPK vs Polri, Usman Hamid nilai wibawa Jokowi hancur
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Kapan baku tembak antara TNI-Polri dan KKB terjadi di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.