JK minta pemilihan ketua Kadin dilakukan secara demokratis
Pemerintah akan mendukung siapapun yang terpilih.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pemilihan ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2015-2020 dilakukan secara baik dan demokratis. Pemerintah akan mendukung siapapun yang terpilih.
"Mari kita melakukan pemilihan secara baik, demokratis dan profesional. Kita harapkan Munas ini akan menghasilkan pimpinan yang terbaik. Kita harapkan para peserta menjalankan kewajibannya sesuai hak dan kewajibannya," tutur Wapres saat membuka Munas VII Kadin, di Bandung, Senin (23/11).
JK mengingatkan Kadin bukanlah organisasi politik. Karenanya, ketua umum Kadin jangan dipilih berdasarkan kekuasaan.
JK menegaskan pemerintah mendukung semua calon ketua umum Kadin. Sebab Kadin akan menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional.
"Kedua calon yang akan bertarung memperebutkan posisi ketua umum harus memiliki program ekonomi ke depan yang akan memiliki banyak tantangan. Pemerintah mendukung ketua yang terpilih nantinya," kata JK.
Senada dengan JK, Ketua Kadin periode 2010-2015, Suryo Bambang Sulisto menegaskan kedua calon merupakan orang terbaik Kadin. Keduanya, kata dia, sudah bersedia berjuang mendorong perkembangan ekonomi nasional ke depan.
"Jadi ketua umum Kadin tidak perlu diperoleh dengan segala cara, tapi bisa diterima oleh berbagai kalangan. Tetapi harus menjadi kendaraan untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Saya kira tidak yakin ya ada titipan. Pengalaman di Kadin, yang menentukan di sini kan pengusaha, konstituen kita para pengusaha Indonesia," katanya.
Sementara, Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, Sandiaga Uno yakin Munas ini akan melahirkan kepemimpinan baru yang dapat membawa Kadin menjadi mitra sejajar dengan pemerintah. Menurutnya, ketua Kadin harus orang yang telah memiliki jejak rekam dan program konkret untuk memajukan pengusaha daerah untuk mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
"Kadin ke depan harus mampu membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha nasional untuk lebih maju sehingga dapat mendorong pergerakan perekonomian Indonesia," katanya.
Pemilihan Ketua Umum Kadin pada Munas VII ini akan diikuti oleh dua calon yakni Rosan P Roeslani yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan dan Finansial serta Rachmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan selama 10 bulan di awal era Jokowi.
Kedua calon akan ditentukan oleh 134 pemegang hak suara yang terdiri dari perwakilan dari 34 DPD Kadin provinsi se-Indonesia dengan masing-masing tiga suara serta 30 asosiasi anggota Kadin.
Panitia menerapkan aturan kewajiban kepada para calon ketua umum dan semua peserta untuk menandatangani pakta integritas menggunakan hak suara dengan jujur.