JK: Sebelum Vaksin Siap, PMI akan Terus Lakukan Upaya Pencegahan Covid-19
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, upaya pencegahan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan tetap harus dilakukan sebelum vaksin siap untuk masyarakat.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, upaya pencegahan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan tetap harus dilakukan sebelum vaksin siap untuk masyarakat. JK menegaskan, PMI akan terus membantu upaya pemerintah dalam pencegahan virus corona.
Hal tersebut ia katakan saat berkunjung ke Gudang Darurat Penanganan Covid-19 PMI, di Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Dalam kunjungan itu, JK didampingi Sekjen PMI Sudirman Said mengecek kesiapan dan stok gudang darurat Covid-19. Serta, menginstruksikan pihaknya untuk segera mendistribusikan stok yang ada kepada PMI di wilayah Jabodetabek hingga diteruskan kepada masyarakat.
"Sebelum vaksin siap untuk didistribusikan, upaya pencegahan tetap harus dilakukan secara terus menerus. Untuk itu, PMI akan mendistribusikan paket PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), APD (Alat perlindungan Diri) kepada masyarakat dan kepada petugas medis di wilayah Jabodetabek," kata JK, Selasa (5/1).
JK menambahkan, ada sejumlah barang yang di distribusikan PMI untuk masyarakat. Mulai baju hazmat, kaca mata, faceshield dan sarung tangan.
"Paket PHBS sebanyak 13 Ribu, baju hazmat 11 ribu, Kacamata 10 ribu, sarung tangan 2.450 unit dan Faceshield sebanyak 4.400 unit dan 19 ribu unit sprayer," tambah JK.
Selain itu, PMI juga menyiapkan terapi plasma Konvalesen untuk membantu penyembuhan pasien dengan Covid-19. Sejauh ini, kata dia, sudah 18 Unit Donor Darah (UDD) yang siap dalam donor plasma.
"Terapi ini merupakan salah satu alternatif dalam penyembuhan Covid-19, saya harapkan masyarakat dengan sukarela untuk membantu sesama dengan melakukan Donor Plasma," pungkasnya.
Baca juga:
Menko Airlangga Sebut Vaksinasi Dorong Capai Target Pertumbuhan 5 Persen di 2021
Vaksinasi Covid-19 di Sumatera Utara Dimulai 14 Januari
Jokowi Soal Vaksinasi Covid-19: Masyarakat Harus Tetap Disiplin Protokol Kesehatan
Banten Terima 14.560 Dosis Vaksin Sinovac, Tenaga Medis Jadi Penerima Pertama
Vaksin Covid-19 Bisa Timbulkan Efek Samping pada Orang dengan Filler Wajah