Jokowi buat moratorium kelapa sawit untuk tingkatkan produksi

Presiden tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.

Pemerintah resmi mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Kelanjutan dari aturan tersebut, kini pemerintah menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang.

Hal ini dikarenakan lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

"Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," kata Presiden Jokowi dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4).

"Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali, ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," jelas Presiden.

Kendati disiapkan moratorium, Presiden tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucap Presiden.

Baca juga:
Presiden Jokowi larang pembukaan lahan baru tambang dan kelapa sawit
Indonesia-Malaysia bentuk dewan negara penghasil minyak sawit
Petani sebut polisi tak proses laporan balik soal tuduhan curi sawit
Pemerintah pakai teknologi ini cegah resiko bibit sawit gagal
Indonesia siap negosiasi dengan Prancis terkait pajak sawit