Jokowi Didesak Coret Nama Capim KPK dengan Rekam Jejak Buruk
"Presiden juga perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh capim KPK," kata Kurnia.
Koalisi Kawal Capim KPK mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Peneliti ICW Kurniawa Ramadhana menilai Pansel tidak mampu menyeleksi capim KPK dengan rekam jejak baik.
"Koalisi Kawal Capim KPK mendesak agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel capim KPK karena tidak mampu menjaring capim KPK yang memiliki rekam jejak baik," ujar peneliti ICW Kurniawa Ramadhana, Selasa (3/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Kurnia mengatakan, 10 nama yang diserahkan pansel kepada Presiden Jokowi masih terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk. Menurutnya, Koalisi Kawal Capim KPK meminta agar Jokowi mencoret nama-nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk.
"Presiden harus mencoret nama-nama yang diduga mempunyai persoalan integritas," kata Kurnia.
Apalagi, dalam pernyataannya Jokowi sempat meminta masukan dari publik mengenai hasil seleksi yang telah dilakukan pansel. Jokowi menyatakan tidak akan buru-buru mengambil keputusan dalam menentukan 10 nama yang akan diserahkan ke Komisi III DPR.
"Presiden juga perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh capim KPK," kata Kurnia.
Pansel capim KPK mengumumkan 10 nama terpilih yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Nama itu diumumkan usai pansel melaporkannya ke Jokowi.
"Komposisi profesi satu orang KPK, satu orang polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua PNS," ucap Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih.
Yenti mengaku, nama-nama yang keluar tersebut sudaj melalui banyak pertimbangan dan masukan masyarakat.
Nama yang lulus pun tidak dikoreksi saat bertemu dengan Jokowi.
"Enggak ada istilah koreksi, mungkin sudah sesuai," kata Yenti.
Berikut 10 nama capim KPK yang lolos seleksi:
1 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
2 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri
3 Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara
4 Jaksa, Johanis Tanak
5 Advokat, Lili Pintauli Siregar
6 Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan
7 Hakim, Nawawi Pamolango
8 Dosen, Nurul Ghufron
9 PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya
10 PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo.
Reporter: Fachrur Rozie
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
Tak Ingin KPK Lemah, Haedar Nashir Ingatkan Pentingnya Integritas Capim
VIDEO: Pansel Umumkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK
Agus Rahardjo Yakin Jokowi Komitmen dengan Pemberantasan Korupsi
Lolos 10 Besar Capim KPK, Alexander Marwata Siap Diuji Komisi III DPR
Jokowi Bisa Batalkan 10 Capim KPK Seperti Pencalonan BG Jadi Kapolri