Jokowi diminta bangun sekolah tambang & perikanan di Indonesia Timur

Papua ada Freeport dan kaya akan tambang, tetapi sangat disayangkan belum ada sekolahan atau perguruan tinggi tambang.

Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Timur, Abraham Liyanto mengapresiasi program pemerintahan Presiden Joko Widodo mengenai rencana pembangunan poros maritim dan tol laut. Menurut dia, jika hal itu bisa terwujud maka pemerataan ekonomi antara di wilayah Indonesia Timur dan Barat dapat terwujud.

"Kami mengapresiasi dan mendukung," kata Abraham dalam sebuah diskusi Senator Kita bertajuk '70 Tahun Merdeka Kesenjangan Makin Lebar' yang digelar kerjasama merdeka.com, RRI, PRO3, IJTI, Ikatan Jurnalis Online (IJO) dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/8).

Menurut Abraham, Indonesia sebagai negara maritim sudah diakui dunia. Tetapi dalam pengelolaannya masih jauh dari harapan.

Sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas dia, pembangunan poros maritim belum menjadi prioritas utama. Walaupun terlambat, poros maritim di era Presiden Jokowi ini diharapkan menjadi solusi atas kesenjangan dan pemerataan ekonomi yang masih menjadi masalah klasik di Tanah Air ini.

"Saya berharap orientasi maritim oleh Pak Jokowi ini, Indonesia Timur bisa dikembangkan. Kalau diimbangi dengan SDM-nya, kakau tidak ya tidak dapat terwujud," tegasnya.

Oleh karena itu, Abraham menyarankan agar pemerintah betul-betul meningkatkan kualitas SDM di wilayah Indonesia Timur. Menjadi penting juga, dibangun infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah ini.

Abraham menambahkan, Papua terdapat Freeport dan kaya akan tambang, tetapi sangat disayangkan belum ada sekolahan atau perguruan tinggi pertambangan di daerah Papua.

Tak hanya itu, Maluku dan NTT kaya akan potensi sumber daya laut khususnya ikan. Namun di daerah ini belum ada sekolah atau perguruan tinggi perikanan sebagai saranan untuk pengembangan SDM.