Jokowi diminta putuskan polemik Kapolri pakai akal sehat

Tim Independen sudah memberi masukan. Apa yang akan dipilih Jokowi?

Segala kemungkinan-kemungkinan dan alternatif soal dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menjadi salah satu bahasan pertemuan antara Tim Independen dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, pertimbangan sejumlah nama-nama untuk menggantikan Komjen Budi sebagai Kapolri juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Semua dibahas, yang jelas semua dampak A B C dibahas. Termasuk dampaknya pada KPK, pada polisi, pada publik yang memiliki harapan begitu besar pada upaya-upaya pemberantasan korupsi," kata Anggota Tim Independen, Imam Prasodjo kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/1).

Imam menegaskan, Tim Independen telah memberikan sejumlah rekomendasi atau pertimbangan beserta kemungkinan yang terjadi. Namun demikian, Tim Independen tidak bisa membeberkan secara panjang lebar.

"Ini kan semua ini kemungkinan-kemungkinan yang begitu banyak. Pertimbangan hukum dibahas, pertimbangan komplikasi politik, pertimbangan akal sehat," jelasnya.

Sosiolog Universitas Indonesia itu menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Yang jelas, kata Imam, pihaknya telah memberikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai resiko bila mengambil salah satunya.

"Biarkan presiden memikirkan apa yang sudah kita lontarkan dengan A B C D-nya, kan kita bukan hanya satu alternatif, kalau satu alternatif kan kita kaya alat penekan," tegas Imam.

"Kalau ini yang diambil mungkin ini paling baik, tapi bapak ada konsekuensi ini, tapi kalau alternatif ini, ini konsekuensinya. Kaya gitu. Tapi mana yang dipilih ya terserah presiden," tutupnya.

Baca juga:
'Wantimpres tidak kompak, 3 orang minta Budi Gunawan tetap dilantik'
Aksi puluhan aktivis demo 100 hari Jokowi-JK di KPK
Gerbang tol direndam banjir, Jonru sebut itu sebagai Tol Laut Jokowi
Tim Independen: Jokowi lantik Budi Gunawan, banyak dampak ditanggung
Jimly: Jokowi tak bisa digulingkan jika tak lantik Budi Gunawan
Izin ekspor Freeport diperpanjang, relawan menyesal pilih Jokowi
Dana suntikan Rp 48 T ke BUMN rawan masuk kantong pejabat