Jokowi Dorong SPBE Atasi Stunting, DPR: Bisa Lihat Langsung Peta Kasus di Daerah
Keuntungan lain penggunaan SPBE tersebut, kata Saleh, pemerintah bisa memetakan daerah rawan stunting dalam kondisi terkini.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai langkah Presiden Jokowi mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting sudah tepat. Namun, Saleh mengingatkan soal koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar mendapatkan data akurat.
"Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik, jika itu terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik. Kenapa karena penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak akurat. Nah karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (3/1).
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang di lakukan Prabowo saat mendampingi Jokowi dalam rapat? Ini setiap rapat ada rapat internal rapat-rapat terbatas, Pak Prabowo selalu mendampingi pak Presiden," kata Budi, saat diwawancarai kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
"Katakanlah misalnya kabupaten Sumedang jumlah yang terpapar stunting tahun 2020 adalah sekian, nanti kan data ini kita pantau mungkin tahun 2021 sekian, tahun 2022 sekian dan dari situ kita akan kelihatan tingkat peningkatannya, penurunannya kemudian kelemahan kekurangan dan kemudian juga akan kelihatan," sambung dia.
Keuntungan lain penggunaan SPBE tersebut, kata Saleh, pemerintah bisa memetakan daerah rawan stunting dalam kondisi terkini. Dia mengusulkan ruang kontrol SPBE tersebut dipegang pemerintah pusat.
"Jadi semacam war room-nya itu mesti ada di Jakarta ini. Jadi nanti kabupaten/kota itu memberikan laporan perkembangan situasi yang ada dan termasuk langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan dilaporkan kepada war room itu," jelasnya.
Nantinya, Pemerintah daerah bisa melaporkan perkembangan kasus stunting di daerahnya secara cepat. Misalkan di salah satu kabupaten/kota terjadi kasus stunting bisa langsung terpantau di Jakarta dan langsung dilakukan penanganan.
"Nanti kalau ada yang agak berat untuk ditangani, tentu pemerintah pusat harus melakukan konsentrasi kegiatan di daerah-daerah yang mengalami peningkatannya tetap tinggi sudah dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun bertahan masih juga tetap tinggi, Nah itu tentu akan diberikan kegiatan dan di situlah nanti pemerintah bisa untuk mengambil peran dari Jakarta untuk menangani itu," tambah Saleh.
Politikus PAN ini melanjutkan, dengan adanya sistem elektronik seperti itu, laporan yang diterima bisa langsung update setiap hari. Bahkan, Presiden sebagai kepala negara bisa langsung memantau perkembangan itu.
"Nah karena itu poinnya, saya mengharapkan partisipasi seluruh pemerintah daerah, jangan lagi ada pemerintah daerah yang katakanlah tidak merasa ikut bertanggung jawab kegiatan ini. Semuanya harus ikut mendorong untuk meneruskan program ini tentu ya bisa dikontribusikan dalam konteks melahirkan sebuah sistem elektronik yang baik, itu tentu semuanya harus terlibat. Saya yakin pemerintah daerah bisa ikut berpartisipasi," tutupnya.
Lebih lanjut, dia menilai, program pengentasan stunting menjadi salah program prioritas Jokowi. Sehingga, wajar bila Presiden menaruh atensi lebih terhadap kasus stunting.
"Memang salah satu program unggulannya Jokowi itu adalah stunting itu terutama pada periode kedua masa jabatannya Jokowi," kata Saleh.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting. Jokowi ingin semua daerah menggunakan teknologi digital tersebut.
"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai ratas bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Melalui Budi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Budi.
(mdk/ray)