Jokowi: Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan!
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.
"Jangan membuat atau bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.
"Masih belum selesai (di Wapres), bisa ke saya," ucap dia.
Jokowi kembali mengingatkan, 2018 adalah tahun politik. Di mana, di tahun 2018 akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan jelang Pilpres. Karena itu, menteri dan pimpinan lembaga menghindari kegaduhan.
"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Kalau ragu-ragu agar diangkat ke ratas," tegasnya.
"Sekali lagi, kita ingin jaga keteduhan, ketentraman, kesatuan di antara kita dan juga di masyarakat," sambung dia.
Menutup sambutannya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi di negeri ini memerintahkan agar menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing.
"Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi kita," pungkasnya.
Seperti diketahui, menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna ini. Mereka di antaranya, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Manteri Kesehatan Nila F Moeloek.
Hadir juga Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman H Saifuddin, Menpora Imam Nahrawi, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pariwisata, Menristekdikti M Nasir, dan Menkominfo Rudiantara.
Hadir juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Baca juga:
Jokowi minta atlet Indonesia raih peringkat kelima di Asian Paragames 2018
Survei Capres 2019: Jokowi 36,2%, Prabowo 23,2%, SBY 8,4%
Rumah murah program Presiden Jokowi di Samarinda terkendala sertifikasi
Pesan Jokowi ke pemuda RI: Bangun usaha, meskipun jualan martabak
Jokowi: Jangan sampai sejarah kelam PKI terulang