Jokowi minta dana bansos dipelototi karena rawan diselewengkan

Harus ada akuntabilitas di dalam penyaluran dana bansos. Uang yang akan diberikan harus ada laporannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas soal penyaluran dana bansos yang angkanya triliunan rupiah di setiap kementerian. Presiden menginstruksikan kepada Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk memelototi penyaluran dana bansos tersebut agar tepat sasaran.

"Dan presiden sudah menugaskan kepada Seskab, Menkeu dan Kepala Bappenas, untuk memelototi semua anggaran yang ada supaya tidak redunden, memberikan ruang yang cukup besar untuk orang bermain-main kembali," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Jumat (27/11).

Pramono menegaskan, ada 2 atensi yang paling utama dalam penggunaan anggaran. Pertama adalah Presiden mewanti-wanti jangan memberikan kesempatan ruang abu-abu kepada kepala daerah atau institusi di bawah pemerintahan supaya mereka bisa bermain-main.

"Sebab kasus-kasus di beberapa daerah terutama di Sumatera Utara, memang membuat pemerintahan terganggu. Maka dengan demikian harus ada ketegasan pengaturan bantuan bansos tadi," jelasnya.

Kedua, lanjut Pramono, harus ada akuntabilitas di dalam penyaluran dana bansos. Uang yang akan diberikan harus ada laporannya.

"Selama ini kan enggak sperti itu. Seakan-akan dana ini diberikan dan sudah tidak ada urusan dengan pemerintahan pusat. Ini akan diubah secara mendasar dan tidak boleh lagi dana bansos ini digunakan sebagai instrumen politik apalagi mau pilkada baru dikeluarkan," jelas Pramono.