Jokowi minta pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan
Jokowi minta pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
"Dan saya juga tidak ingin hanya menjadi sebuah aksi (pemberantasan korupsi) simbolis-simbolis atau upacara seremoni-seremoni semata tapi saya ingin agar aksi ini betul-betul fokus, betul-betul konkret di lapangan," kata Jokowi, Jakarta, Selasa (22/11).
Jokowi meminta pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dia juga meminta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan.
"Selain itu prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa. Ini adalah area-area yang rawan tindakan koruptif," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, Jokowi meminta ada pembenahan pada langkah-langkah deregulasi, perbaikan mekanisme, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan rezim surat pertanggungjawaban (SPJ). "Pembenahan ini harus terus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi informasi."
Dalam penegakan hukum sendiri, Jokowi menekankan agar berbagai pihak mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran. Termasuk reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus terus berjalan.
"Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Kepolisian dan kejaksaan agung harus memperkuat bersinergi dengan KPK. Selain itu saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi," pungkas Jokowi.
Pantauan merdeka.com, sejumlah menteri kabinet kerja hadir dalam ratas ini. Mereka di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.
Selain itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Jaksa Agung HM Prasetyo.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Siapa saja Menteri Jokowi yang terbukti terlibat kasus korupsi? Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi. Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah. Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Apa hasil survei mengenai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.Sementara responden menilai kondisi pemberantasan korupsi sangat buruk sebesar 4,8 persen, lalu yang menilai sedang-sedang saja sebesar 28,7 persen. Selain itu, 27,3 persen masyarakat menilai baik dan 1,4 persen sangat baik. Sisanya, 5,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca juga:
Jokowi sebut kinerja Badan Layanan Umum masih lambat & berbelit
Sri Mulyani minta BLU optimalkan aset untuk tingkatkan pelayanan
Organisasi dirampinglkan, jabatan pimpinan tinggi Pemda dikukuhkan
Etalase pemerintah, humas harus inovatif
Kemenpan Gelar kompetisi inovasi pelayanan publik 2017