Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi: 32,7% Responden Akui Pemberantasan Korupsi Buruk
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi: 32,7% Responden Akui Pemberantasan Korupsi Buruk
Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara responden menilai kondisi pemberantasan korupsi sangat buruk sebesar 4,8 persen, lalu yang menilai sedang-sedang saja sebesar 28,7 persen. Selain itu, 27,3 persen masyarakat menilai baik dan 1,4 persen sangat baik.
Sisanya, 5,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
Bergeser ke kondisi ekonomi nasional, survei ini mengatakan bahwa kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Ini ditandai dengan 26,0 persen masyarakat yang menilai ekonomi nasional saat ini buruk.
Angka ini seimbang dengan 26,0 persen masyarakat yang mengatakan ekonomi baik. Umumnya ekonomi nasional dinilai sedang, yakni sebesar 42,4 persen, akan tetapi lebih banyak yang menilai sangat buruk daripada yang sangat baik.
Dengan persentase 3,5 persen sangat buruk. Lalu hanya 1,4 persen masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional sangat baik.
Adapun jika melihat dalam kondisi politik nasional, hasilnya juga tak berbeda jauh dengan angka kondisi ekonomi nasional.
Umumnya kondisi politik dinilai sedang, tapi lebih banyak yang menilai baik/sangat baik daripada yang menilai buruk/sangat buruk.
Sebanyak 43,5 persen masyarakat menilai kondisi politik nasional sedang saja, 32,4 persen baik, 15,5 persen buruk, 2,2 persen sangat buruk, dan 1,2 persen sangat baik.
Aspek lainnya, yaitu kondisi penegakan hukum di Indonesia sebanyak 36,3 persen menilai sudah berjalan baik, disusul dengan 33,6 persen sedang, lalu 22,1 persen buruk dan 2,8 persen buruk.
Survei berjudul Dinamika Elektoral di Awal Masa Kampanye ini disusun oleh Indikator Politik dari tanggal 23 November sampai 1 Desember 2023. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling. Margin of Error diperkirakan kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Reporter magang: Aleda Fanesya
