Manfaatkan Lahan Guna Secara Optimal, Pakar Pertanian Apresiasi Kebijakan Pangan dan Pertanian Era Jokowi
Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.Menurutnya, pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
Di sisi lain, ketersediaan lahan merupakan tantangan produksi utama di Indonesia.
“Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus. Kebijakan stabilisasi stok dan harga udah bagus,” kata Mangku dalam wawancaranya dengan Media Center Indonesia Maju.
Kontribusi Lahan Rawa Terhadap Pangan Nasional Masih Sangat Rendah
Ihwal pemanfaatan lahan rawa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa kontribusi lahan rawa terhadap pangan nasional masih sangat rendah.
Diperkirakan hanya 5% dari sekitar 34,12 juta hektare yang sudah dimanfaatkan. Artinya, masih sangat potensial untuk ditingkatkan.
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa upaya merealisasikan lumbung pangan merupakan suatu keharusan bagi kebutuhan pangan jangka panjang Indonesia. “Apapun upaya harus dilakukan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus pisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat. Yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan dan satu lagi market based,” kata Mangku.
Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pangan jangka pendek dan untuk menahan inflasi, maka impor pangan dari luar negeri bisa menjadi solusi. "Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya. Itu lebih punya efek besar dibanding mobilisasi produk pertanian di dalam negeri yang tersebar. Produsen beras yang terpisah dan persoalan logistik bisa menjadikan masalah lebih kompleks. Sehingga, impor bisa jadi solusi jangka pendek,” kata Direktur Eksekutif Center of
Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, dalam wawancara terpisahnya dengan Media Center Indonesia Maju. Lebih lanjut, Mangku yang merupakan guru besar bidang sosiologi pertanian itu mengusulkan sejumlah hal, supaya Presiden Jokowi mengakhiri masa kepemimpinannya dengan kebijakan pertanian yang baik.
Pertama, pemerintah didorong untuk mengumumkan kemampuan negara soal bantuan pupuk. Dengan demikian, kelompok tani bisa membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan. “Apakah negara hanya sanggup 10%-20% atau berapapun itu, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. Dan RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk,” beber Mangku. Ihwal permodalan, dia mengusulkan petani mendapat bantuan dana dengan sistem investasi, bukan pinjaman. Tidak ketinggalan, bantuan sosial kepada kelompok tani juga masih diperlukan, kalau bisa jumlahnya bahkan ditambah.
“Untuk bantuan langsung tunai (BLT) harus ada dan diperbanyak, khususnya untuk kelompok miskin ekstrem, community based social support untuk komunitas pedesaan,” usulnya.
Di masa depan, jika kebijakan food estate telah berhasil dan kesejahteraan serta bantuan permodalan sudah menjangkau banyak petani, tidak menutup kemungkinan pertanian bisa menjadi salah satu sektor hilirisasi andalan Indonesia.
© Merdeka.com 2024
-
Bagaimana Jokowi melihat hasil panen jagung? “Ini adalah jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu kita ke sini, kita tanam, dan hasilnya ini. Memang ada yang sudah bagus-bagus, gede-gede, tapi juga ada yang masih (kecil) karena terlalu banyak air sehingga tadi dievaluasi dari Pak Mentan, dari Pak Bupati, dari petani memang paritnya harus lebih dikecilkan jaraknya dari 12 (meter) jadi 5 atau 6 meter,“ ujar Jokowi di kawasan food estate, Kamis (6/7).
-
Bagaimana Kementan mengoptimalkan potensi pertanian? Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut,' ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk optimasi lahan? Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama Wakil Gubernur Kalteng dan Kelompok Tani Sidomulyo II secara simbolis melakukan kick off pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
-
Kenapa Kementan kebut optimasi lahan? Kegiatan ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi. Kementerian Pertanian (Kementan) sigap lakukan akselerasi penanganan darurat pangan dengan beberapa program dan kegiatan, salah satunya melakukan program Optimasi Lahan (OPLA).
-
Bagaimana Menteri Pertanian memberikan dukungan kepada petani? Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Pertanian juga memberikan motivasi pada para petani untuk beradaptasi dengan inovasi yang ada.
“Untuk food estate, jika stok pangan sudah harus dikeluarkan maka industri menyerap. Jika polanya sudah established, maka industri juga akan terjamin pasokan bahan bakunya,” tutup dia.