Jokowi Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp108 Triliun untuk 2024
Dana ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik.
Alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan
Jokowi Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp108 Triliun untuk 2024
Anggaran Ketahanan Pangan Rp108 Triliun untuk 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran senilai Rp108,8 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di tahun depan. Hal itu disampaikan Jokowi saat membacakan Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).
Jokowi memaparkan, alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan hingga penguatan cadangan pangan.
"Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik," papar Jokowi.
"Kemudian penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional," kata Jokowi.
Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, Jokowi menambahkan, pemerintah bakal mendorong hilirisasi sumber daya alam. Tak hanya untuk urusan pangan, tapi juga program kendaraan listrik yang tengah digencarkan.
"Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, itu berguna untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.
Jokowi bilang, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, China, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," tutup Jokowi.
