Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi, Harga Kebutuhan Pokok & Korupsi Pejabat Jadi Sorotan
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Total tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yakni 73,4 persen.
Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi, Harga Kebutuhan Pokok & Korupsi Pejabat Jadi Sorotan
Masa kerja Presiden Jokowi memimpin Indonesia memasuki tahun ke-4. Tahun depan adalah tahun terakhir Jokowi menjadi Presiden RI.
Di periode keduanya memimpin, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi?
Berdasarkan survei Polmark Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi terbagi menjadi dua. Untuk kategori sangat puas dengan kinerja Jokowi mencapai 13,2 persen.
Sementara untuk kategori puas dengan kinerja Jokowi mencapai 60,2 persen. Total tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yakni 73,4 persen.
"Sangat puas dengan kinerja Jokowi 13,2 persen. Puas dengan kinerja Presiden Jokowi 60,2 persen. Kesimpulannya puas dengan kinerja Jokiw 73,4 persen,
kata CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dalam keterangannya yang diterima merdeka.com, Senin (30/10).
Di 10 provinsi di Pulau Sumatera tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 67,2 persen. Kemudian di 6 provinsi Pulau Jawa kepuasan terhadap kinerja Jokowi 75,0 persen.
Sementara 75,8 persen puas dengan kinerja Jokowi di 16 provinsi mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara.
"Kesimpulannya: Jawa dan Indonesia Timur lebih puas dengan kinerja Jokowi ketimbang Sumatera,".
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Dalam hasil survei itu, 92,6 persen masyarakat setuju pada masa pemerintahan Jokowi harga kebutuhan pokok makin tinggi dan tidak terjangkau.
Kemudian 89,5 persen masyarakat setuju di era Jokowi masih banyak pejabat publik korupsi dan kehidupan semakin sulit.
Soal pekerjaan, 89,5 persen masyarakat menyatakan di era Jokowi sulit mencari pekerjaan.
"Program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin 80,3 persen setuju. Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata sehingga belum memperbaiki kehidupan 76,6 persen setuju," kata Eep.
Survei ini dilakukan pada Agustus 2023 di 32 provinsi (kecuali enam provinsi di Papua). Setiap provinsi diambil 1.200 responden, dengan agregasi data berbasis pembobotan kepadatan tiap provinsi.
Total responden 38.400 orang, dengan margin error 0,51 persen.
