Jokowi: Pembelian Produk dalam Negeri Wajib, Tidak Bisa Ditawar
Jokowi menegaskan, pembelanjaan produk dalam negeri merupakan hal yang wajib dan tak bisa ditawar. Dia mengatakan, APBD, APBN, ataupun belanja BUMN harus bisa menaikkan konsumsi masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Menurutnya, konsumsi produk dalam negeri adalah salah satu strategi menghadapi situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.
“Strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi. Terutama yang berkaitan dengan belanja belanja dari pemerintah," katanya dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
Dia menegaskan, pembelanjaan produk dalam negeri merupakan hal yang wajib dan tak bisa ditawar. Jokowi mengatakan, APBD, APBN, ataupun belanja BUMN harus bisa menaikkan konsumsi masyarakat.
"Belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi memberikan pengarahan terkait inflasi. Dirinya menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah tentang pengendalian inflasi.
"Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum tolong diberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9, lari turun ke 5,7, lari turun ke 5,4," terangnya.
"Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih di berikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," tutup Jokowi.
(mdk/fik)