Jokowi: Pemerintah Sudah Berusaha Keras Bebaskan Pilot Susi Air, Jangan Dianggap Diam

Sudah hampir lima bulan, Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Merthens, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. KKB memberikan ruang negosiasi pembebasan Kapten Philips hingga 1 Juli 2023 kemarin. Bahkan, meminta uang tebusan sebesar Rp5 miliar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah dianggap diam saja terkait penyenderaan itu. Dia menyatakan, pemerintah sudah berupaya maksimal.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya, kita ini sudah berupaya dengan amat sangat," kata Jokowi di Papua, Jumat (7/7).

Namun, Kepala negara tidak bisa membuka gamblang ke publik terkait cara-cara penyelamatan Philips.

"Tapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah dikerjakan di lapangan," ucapnya.

Jokowi mengaku masih terus memikirkan upaya penyelamatan Philips. Dia meyakinkan publik bahwa pemerintah kerja keras. "Jadi tadi malam pun kita sudah rapat juga enggak bisa saya sampaikan isinya apa upayanya apa tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses. Ini tidak bisa kita buka pada publik," jelasnya.

Sementara, Panglima TNI Yudo Margono menyebut, bisa saja permintaan KKB soal uang tebusan Rp5 miliar itu dipenuhi demi kemanusiaan.

"Ya, kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Yudo mengaku belum mengetahui permintaan uang tebusan tersebut. Tetapi, untuk urusan nyawa manusia apapun akan dilakukan.

"Saya enggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu. Tetapi, ya, itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apa pun yang seharga itu," kata dia.

Sedangkan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, bahwa pemerintah tetap tidak ingin gegabah melakukan tindakan. Dia bilang, pihaknya terus melihat dinamika di lapangan. "Jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya, kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga, harus dikalkulasi sebaik-baiknya tidak boleh ada tindakan tindakan yang gegabah," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/7).

Moeldoko mengungkapkan, pemerintah New Zealand meminta kepada Indonesia agar cara penyelamatan Kapten Philip Mark tidak menimbulkan korban jiwa.

"Tapi sekali lagi ada sebuah permintaan di pemerintah New Zealand supaya penyelesaian itu bisa dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan korban," kata Mantan Panglima TNI ini.