Jokowi Perintahkan Mahfud MD Jelaskan ke DPR Soal Transaksi Rp349 T di Kemenkeu
Mahfud MD menyatakan siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia berjanji bakal memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi soal Transaksi Rp349 T di Kemenkeu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait transaksi janggal Rp349 triliun. Jokowi meminta Mahfud menjelaskan hal itu kepada DPR pada agenda rapat Rabu (29/3) lusa.
"Dengan presiden tadi banyak ya, pertama soal kerja sama antar negara-negara kepulauan dan Indonesia jadi ketuanya, lalu yang khusus berdua dengan saya ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di kementerian keuangan. Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang," kata Mahfud usai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Sikap apa yang akan Mahfud MD pertahankan jika terpilih menjadi Wakil Presiden? Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen tetap sikap tegas dan idealis apabila nantinya terpilih menjadi wakil presiden RI mendampingi Ganjar Pranowo tahun 2024-2029.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Mengapa Prabowo menanggapi singkat keputusan Mahfud Md? "Itu hak politik," kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia berjanji bakal memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi.
"Saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saya siap datang hari Rabu, jam 2," ujar Mahfud.
Mahfud menjelaskan, dirinya bakal didampingi sejumlah pejabat saat rapat dengan Komisi hukum DPR. Kapasitas Mahfud dalam rapat itu sebagai Ketua Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
"Dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota komite ketua nasional komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon 1 nya," terangnya.
Sebelumnya, Mahfud menyatakan siap menjawab semua kritik yang ditujukan Anggota DPR. Termasuk, menjelaskan tujuannya mengungkap temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
"Uji logika dan kesetaraan juga, jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan," kata Mahfud.
Dia juga meminta Anggota DPR yang mengkritiknya agar datang saat rapat Rabu nanti. Hal itu agar dia bisa menjawab semua pertanyaan yang mengarah kepadanya. Meskipun sampai hari ini di mengaku belum menerima undangan rapat dari Komisi III DPR.
"Sudahlah pokoknya saya Rabu datang, nanti yang ngomong-ngomong rada keras supaya datang juga. (waktu rapat) tau undangannya belum sampai," ucap Mahfud.
(mdk/ray)