Jokowi Resmikan Sinyal BTS 4G: Kita Membangun Masalahnya Ada Problem Korupsi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Politikus NasDem, Johnny G Plate. 

Jokowi menyebut bahwa kasus korupsi tersebut sempat membuat proyek pembangunan BTS menjadi berhenti.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12). Awalnya, Jokowi menyampaikan pemerintah telah membangun infrastruktur konektivitas agar masyarakat memiliki akses digital.

"Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya, ada problem. Korupsi. Sehingga berhenti," jelas Jokowi.

Jokowi menceritakan dirinya saat itu memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tetap mengusut kasus korupsi, tanpa menghentikan proyek pembangunan BTS. Dia khawatir proyek BTS akan terhenti dan mangkrak karena tersangkut kasus korupsi.

"Saat itu saya sampaikan pada Jaksa Agung, 'Pak masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti’. Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau ndak mangkrak, enggak bisa diteruskan," tuturnya.

Menurut dia, Jaksa Agung memastikan akan mendampingi proyek BTS baik secara administrasi hukum maupun prosedurnya. Hal ini, kata Jokowi, membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali percaya diri untuk kembali mengerjakan proyek BTS.

"Dan buktinya setelah dikejar empat bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit," ujar Jokowi.

Dia menekankan pentingnya konektivitas digital di Indonesia seperti, sinyal BTS. Sebab, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki 17.000 pulau dan kondisi geografis beragam.

"Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia.

Jokowi menuturkan bahwa proyek BTS dibangun untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, dia tak mau proyek ini tersangkut masalah hukum yang dapat membuat pembangunannya berhenti.

"Ini kembali, ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat, jangan sampai ada masalah hukum proyeknya dihentikan, proses hukumnya dilakukan, ini nya tidak bisa diteruskan.
Sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan, rugi kanan-kiri semuanya rugi," pungkas Jokowi.