Jokowi sebut anggaran Papua Rp 85,7 T tapi peningkatan tak sebanding

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pembangunan Papua di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan dalam pembangunan Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pembangunan Papua di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan dalam pembangunan Papua.

Menurut Jokowi, perlambatan pembangunan di Papua bukan semata karena kekurangan anggaran. Belum terpadunya berbagai sektor serta upaya pemerintah daerah belum juga dianggap sebagai penyebab.

"Dalam satu tahun anggaran 2016 saja total dana yang dialokasikan untuk Papua baik dana Kementerian, di lembaga, dana transfer ke daerah, ke Provinsi Papua maupun Papua Barat mencapai Rp 85,7 triliun. Ini jumlah yang cukup besar, namun anggaran dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan yang ingin kita capai," ujar Jokowi saat memberikan pengantar ratas, Jakarta, Selasa (8/11).

Jokowi mengaku mendapat informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah dan gampang dalam implementasi pembangunan di Papua. Sementara sebagian besar wilayah Papua masuk kategori sulit dijangkau.

"Oleh sebab itu, harus segera kita benahi, perlu segera kita perbaiki. Untuk itu saya minta setiap kementerian maupun pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, harus fokus, terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial," tegas dia.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kepada kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah tetap fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan hingga kesehatan. Ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

"Saya juga minta lakukan percepatan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, antar kota. Percepatan konektivitas ini sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua," terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, dia mengingatkan pelaksanaan pembangunan di Papua memperhatikan tiap nilai hak asasi manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, serta memegang teguh berbagai nilai adat dan budaya masyarakat Papua. Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai hanya menjadi penonton.

"Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek yang penting dalam pembangunan di Tanah Papua," tandas Jokowi.