Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Pemerintah melakukan pendekatan keamanan untuk pembangunan Papua.
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini
Pemerintah tengah menyusun rencana program untuk percepatan pembangunan di Papua. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, program percepatan pembangunan Papua bakal dilaksanakan tahun ini.
"Ya kan Bappenas kan menyusun mengenai percepatan pembangunan Papua, kita akan mengadakan pendekatan kesejahteraan di sana. Jadi tadi saya melaporkan bahwa kita sudah akan mulai tahun ini," kata Suharso usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Suharso melanjutkan, rencananya Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal bertolak ke Papua dalam waktu dekat dalam kapasitasnya sebagai ketua terkait pelaksana program percepatan pembangunan Papua.
"Jadi saya tadi melaporkan kita akan mulai di tahun ini dan Bapak Wakil Presiden akan segera ke Papua, karena sebagai ketua dalam pelaksanaan ini," katanya.
Suharso menerangkan, secara bertahap pemerintahan melakukan pendekatan kesejahteraan untuk pembangunan Papua seperti pembangunan pendidikan maupun kesehatan. Selain itu, secara khusus pemerintah melakukan pendekatan keamanan untuk pembangunan Papua.
"Anggarannya itu sudah di insert dalam kementerian dan lembaga, tadi itu ingin dipastikan seperti itu, sementara untuk pendekatan keamanan itu juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua," pungkasnya.
Sementara, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wiroatmojo mengatakan, rapat terbatas terkait pembangunan Papua itu diikuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Tiko, sapaan akrabnya, menyebut rapat itu juga membahas terkait anggaran operasi khusus di Papua.
"Ini masalahnya bahas mengenai anggaran untuk operasi khusus di Papua. Jadi nanti yang Pak Menhan sama Pak Kasum," kata Kartiko usia ratas.
"Ada Menhan, Kasum TNI, ada Ka BIN, ada Kapolri," kata Kartika.
