Kemendagri

Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.

Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam melaksanakan program-program PKK.

Menurut Tito, TP PKK adalah organisasi masyarakat yang sangat penting lantaran memiliki jaringan hingga ke tingkat keluarga

Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Wamendagri Ribka Haluk kembali menekankan soal bahaya stunting dan gizi buruk pada anak-anak dan ibu hamil

Wamendagri Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya.

Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Tito Karnavian mendorong perubahan pola pikir (mindset) baru dalam hal digitalisasi pemerintahan.

Mendagri menggarisbawahi pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.

Tito Karnavian mendampingi Presiden Jokowi membuka Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024.

Kemendagri dan Tim Pembina Posyandu Pusat, memberikan bantuan pemerintah untuk renovasi gedung Posyandu Baroena Gampong Ujung Kareung.

Mendagri menegaskan, kehadiran Presiden Jokowi di PLBN Napan memperkuat bahwa pemerintah konsisten memberi perhatian serius membangun Indonesia dari pinnggiran.

Tomsi mengimbau stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih menjumpai adanya kenaikan harga produk tertentu di daerah.

Mendagri juga meminta masukan dari Baznas terkait UPZ yang ada di OPD, sehingga Kemendagri bisa menginformasikan kepada Pemda atau kepala daerah terkait.

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.

Mendagri meminta agar pihak TNI/Polri mempersiapkan rencana pengamanan yang baik, termasuk koordinasi terkait pembiayaan dengan panitia pelaksana.