Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?
Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
- Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia
- Jokowi Sebut Pembangunan IKN Butuh 20 Tahun: Pak Prabowo Pernah Sampaikan akan Percepat
- Jokowi Sebut Pembangunan IKN Baru 20 Persen: Ini Baru Awal, Selesai 15 Tahun Lagi
- Jokowi: Banyak Berpikir Kita Ngejar-Ngejar Pembangunan IKN, Pekerjaan Ini Sesuai Progres Kok
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir pemerintah daerah (Pemda), lantaran banyak program di lempar ke pemerintah pusat. Hal itu, dia sampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Awalnya Presiden Jokowi menjelaskan sedang menyiapkan Instruksi Presiden atau Inpres Penyambungan Air untuk Rumah Tangga. Dia berharap pemerintah daerah juga punya inisiatif mengatasi masalah air.
"Saya sampaikan ya sudah disiapkan lagi Inpres untuk Sambungan Rumah Tangga untuk Air Minum. Tapi jangan semuanya di pemerintah pusat," kata Jokowi dalam sambutannya.
Presiden Jokowi kemudian mempertanyakan apa tugas pemerintah daerah jika semua diurus pemerintah pusat.
"Ini kalau Inpres jalan daerah, Inpres sambungan Rumah Tangga buat Air Minum, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak ibu ngerjain yang mana?" tanya Jokowi.
Lebih lanjut, dia juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan oleh pemerintah pusat. Dia mencontohkan waduk yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan untuk air baku asal didukung APBD.
"Waduk misalnya, bukan hanya untuk pertanian saja tapi untuk air baku, tapi yang terjadi waduknya selesai sambungan ke rumah tangganya yang belum. Kenapa belum? Karena PDAM-nya selalu rugi jadi nggak mampu bangun sambungan ke rumah warga. Mestinya itu di-support oleh APBD, dari daerah," imbuh Presiden Jokowi.