Jokowi Kesal Penggunaan Anggaran Tak Optimal: Dipelototi Saja Masih Ada yang Bablas
Menurut Jokowi, peran pengawasan anggaran untuk rakyat sangat penting.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, instansi pemerintah masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran. Menurutnya, peran pengawasan anggaran untuk rakyat sangat penting.
"Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu," kata Jokowi saat pidato di Rakornas BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Jokowi menyebut, selama ini saja anggaran yang dipelototi langsung masih sering kebablasan.
"Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak," kata Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengecek lebih mendalam pada program dan anggaran di instansi pemerintah.
"Pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris, dan enggak usah lah ada data yang ditutupi kalau memang ini salah tunjukkan kesalahan cara perbaikannya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan skema pengawasan perlu berorientasi terhadap hasil. Utamanya untuk optimalisasi penggunaan anggaran dan program pemerintah.
"Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedur nya, orientasi nya hasil itu apa. Banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal," tegasnya.
(mdk/tin)