Jokowi tolak permintaan wali kota soal pengangkatan pegawai honorer
Usulan para wali kota agar pemerintah mengangkat pegawai honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ditolak oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Usulan para wali kota agar pemerintah mengangkat pegawai honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ditolak oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal ini disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Bagaimana Jokowi berpesan untuk menghormati guru? “Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri. Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga.”
-
Apa alasan Jokowi memberi pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo? Jokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
-
Kapan Jokowi memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo? Jokowi mencontohkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang juga pernah mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI."Bukan hanya sekarang ya (kenaikan pangkat), dulu diberikan kepada Bapak SBY, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Menurut Airin, Jokowi ingin para pegawai K2 itu mengikuti seleksi sebelum diangkat PNS. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ada permintaan para Walikota bahwa kan sudah diseleksi berkali-kali tapi tidak lulus ya. Tapi kan mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan yang lainnya. Tapi Presiden tetap sampaikan harus ada seleksi katanya. Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," kata Airin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Pak Presiden menyampaikan harus profesional," sambung dia.
Airin mengatakan, pertemuan antara Walikota se-Indonesia dengan Presiden Jokowi juga membahas tentang penambahan formasi CPNS yang ada di pemerintahan kota.
"Pak Presiden menitipkan tidak di (jabatan) administrasi tapi teknis. Seperti dokter, perawat, insinyur dan lainnya sesuai perkembangan kota," ucap Airin.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini berpendapat, penambahan PNS di tingkat kota, seperti Tangerang Selatan sangat dibutuhkan, mengingat terdapat ratusan PNS yang sudah memasuki masa pensiun.
"Dari empat tahun sudah berapa yang pensiun, hampir 400-an lebih (untuk di Tangerang Selatan)," terang Airin.
Usulan yang sama juga diungkapkan Walikota Manado Vicky Lumentut yang mengininkan adanya penambahan PNS di tingkat pemerintah kota.
"Kita mengusulkan justru, moratorium PNS di buka, kita butuh PNS, saya tahun ke-7, setiap tahun ada 150 yang pensiun, selama ini saya cuma ambil 30 PNS," ujar Vicky di tempat yang sama.
Secara keseluruhan, Airin berharap pertemuan dengan Presiden ini mampu mendapatkan solusi tentang berbagai permasalahan kota yang ada di Indonesia.
"Terkait penambahan kuota CPNS dan juga persoalan kategori (K2) yang sampai hari ini belum terselesaikan semuanya secara keseluruhan," tandas dia.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kerap diprotes warga karena jalan rusak, para wali kota curhat ke Jokowi
Temui Jokowi, para wali kota minta ada dana untuk kelurahan
Jokowi bahas isu perbatasan hingga perlindungan TKI dengan Menlu Malaysia
Undang 32 wali kota, Jokowi jelaskan tekanan ekonomi dunia dan revolusi industri 4.0
Jokowi diharapkan pilih cawapres bersih dari masalah hukum
Jokowi ibaratkan PKB seperti Prancis, Kroasia dan Belgia di Piala Dunia