Jusuf Kalla minta Ahok dan DPRD DKI tak perpanjang konflik

"Mestinya dua-duanya arif menyelesaikannya untuk kepentingan rakyat," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI bersikap arif dalam menyelesaikan kisruh APBD 2015. Mereka tidak boleh egois memaksakan kebenaran masing-masing.

"Mestinya dua-duanya arif menyelesaikannya untuk kepentingan rakyat. Di situ harus diutamakan kepentingan rakyat Jakarta, mestinya mereka segera menyelesaikannya," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (6/3).

Menurutnya, solusi dari polemik itu adalah salah satunya mengalah. Mereka harus ingat bekerja di DKI sebagai pelayan masyarakat.

"Kan Gubernur dan DPRD itu satu. Kalau memang DPRD keliru ya tariklah. Kalau Ahok yang keliru , ya ditarik juga perkataan (kasar) itu," tambahnya seperti ditulis Antara.

Lanjut dia, usaha Kemendagri untuk mempertemukan Ahok dan DPRD DKI sudah tepat. Namun, keduanya keras kepala yang membuat mediasi itu tak berhasil.

"Itu sudah benar di situ, artinya kalau terjadi masalah di jajaran bawah seharusnya atasannya memediasi, membantu menyelesaikannya. Dengan e-budgeting kami juga mendukung supaya lebih transparan. Tetapi RAPBD itu harus ada persetujuan dari Gubernur dan DPRD," pungkas dia.

Diketahui, konflik Ahok dan DPRD DKI bermula dari temuan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI 2014. Ahok pun melaporkan temuan itu ke KPK yang membuat DPRD DKI berang.

Baca juga:
Jusuf Kalla minta BIN & Kemenlu temukan 16 WNI yang hilang di Turki
Istana janji wewenang staf kepresidenan tak bentrok dengan wapres
JK sebut kepentingan manusia dan orangutan harus sinkron
Gas 3 kg langka, aktivis tuntut Wapres JK pecat Dirut Pertamina
Media dipolisikan gara-gara BG, JK bilang 'biar dewan pers mengkaji'