Kabareskrim ingatkan pansel KPK tak loloskan capim bermasalah
"Saya sudah bilang kan dari awal, jika nanti saya mengusut penegakan hukum jangan seolah-olah disebut kriminalisasi."
Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku belum mengetahui 10 nama dari 19 calon pimpinan (Capim KPK) tak layak pilih berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW). Waseso mengingatkan tim pansel, rekomendasi Bareskrim terhadap nama-nama capim KPK harus dipakai.
"Saya belum tahu siapa yang disebut bermasalah itu, (apakah) sama atau tidak dengan data kami," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Selasa (25/8).
Waseso mengingatkan, jika nanti calon yang diloloskan ternyata berdasarkan rekomendasi Bareskrim bermasalah, maka harus ditindaklanjuti. Yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban adalah pansel.
"Saya akan nanya rekomendasi saya ini dipakai atau tidak? Kami kan kerja benar bukan main-main," ungkapnya.
Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penelusuran yang dilakukan itu merupakan kegiatan resmi Polri. Data-data yang diserahkan juga otentik, bukan opini. "Kalau tidak dianggap bagaimana? Memang permintaan (pansel) ke kami cuma mainan? Jadi, jangan sekadar formalitas," tegasnya.
Waseso tidak ingin disalahkan jika suatu saat ada capim yang bermasalah atau memiliki catatan pidana diloloskan pansel, kemudian diusut Bareskrim. Menurutnya, dari awal Bareskrim sudah memberikan catatan dan rekam jejak para capim sesuai yang dimintakan pansel.
"Saya sudah bilang kan dari awal, jika nanti saya mengusut penegakan hukum jangan seolah-olah disebut kriminalisasi. Teman-teman juga tolong catat itu," tegasnya.
"Jangan nanti saya yang dituduh kriminalisasi, rekayasa, tidak, bukan begitu," pungkas Budi Waseso.
Baca juga:
Seleksi tahap akhir, calon pimpinan dicecar Pansel KPK
Johan Budi: Saya setuju koruptor dihukum mati!
Capim Jimly ingin KPK jadi lembaga permanen, masuk dalam UUD
Pansel cecar Jimly: Apakah bakal mundur jika tak jadi ketua KPK?
Johan Budi: Pimpinan KPK tak harus sarjana hukum
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.