Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Digital Government Award di Istana Negara
Dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan
Dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan
- Plt Gubernur Kalsel Mendapatkan Penghargaan Top Leader on Digital Implementation
- Pemprov Kalimantan Selatan Sabet Merdeka Awards 2024 Kategori Kolaborasi Berbasis Teknologi
- Penajam Paser Utara Sabet Penghargaan Merdeka Awards 2024 Berkat Inovasi Digital di Pelayanan Publik
- Kebut Transformasi Digital, PNM Sabet Penghargaan Merdeka Awards 2024
Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Digital Government Award di Istana Negara
Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) dalam rangka percepatan transformasi dan layanan digital di Istana Negara, Jakarta.
Kabupaten Trenggalek masuk 10 besar sebagai daerah dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Jadi kita masuk di 10 besar pemerintah Kabupaten dengan peningkatan SPBE tertinggi. kalau di tingkat Kabupaten yang paling tertinggi Kabupaten Banyuwangi, Trenggalek masuk di 10 besar di tingkat Kabupaten," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).
Dia menjelaskan, dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan. Kabupaten Trenggalek saat ini sudah ada pelayanan publik digital.
"Masa sih kita mau dapat pelayanan kita harus download banyak-banyak aplikasi mau ngurus ini, ke sini. Nah kami sendiri sudah punya kafe pelayanan publik itu mal pelayanan publik digital, jadi semua kalau mau di situ akses di satu portal itu," jelas pria akrab disapa Gus Ipin.
Dalam pelayanan sistem digital, masyarakat bisa langsung memberikan penilaian atau review kepada pegawai yang bertugas.
"Jadi kalau di Trenggalek itu kamu bisa cari nama instansinya apa kasih rating sampai kalau rating 4 berarti nanti TPP nya kita kasih kita kasih full, kalau di bawah 4 ya sesuai proporsinya, jadi ada yang nerima TPP sampai separuh gitu," ungkapnya.
"Jadi mereka nanti diawasi oleh civil society, oleh masyarakat sipil, untuk kemudian kalau kamu enggak ngasih treatment yang bagus ya kamu dapat dapat nilai yang jelek gitu," tambahnya.
Sehingga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan main-main.
Sebab, segala pelayanan diawasi langsung oleh masyarakat.
"Manfaat teknologi untuk memastikan bahwa rule of the game daripada pelayanan birokrasi itu sekarang enggak main-main. Jadi mereka sekarang enggak bisa malas-malasan ya, apalagi sekarang juga ada media sosial itu," katanya.
Dia berharap, dengan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital mampu membantu mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meluncurkan GovTech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
"Harapannya sih nanti makin sukses pelayanannya makin makin makin cepat makin gampang," katanya.